Perlindungan Hukum Terhadap Pencatutan Data Pribadi Pada Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo)

Penulis

  • Zanuardani Al Farizy Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Kata Kunci:

Legal protection, Personal data misappropriation, Election law, Privacy rights, 2024 Simultaneous Regional Election.

Abstrak

This study discusses legal protection against personal data misappropriation in fulfilling the requirements for support for individual candidates in the 2024 Simultaneous Regional Elections, with a case study in Sukoharjo Regency. In the factual verification process by the General Elections Commission (KPU), people who did not provide support were recorded as supporters, which led to the misappropriation of personal data. This phenomenon raises concerns about the right to privacy and misuse of personal data, which should be protected by Law Number 27 of 2022 on Data Protection. This study was conducted qualitatively with an empirical legal approach. Several related parties were interviewed and applicable laws and regulations were evaluated. The results of the study indicate that there are weaknesses in the personal data protection mechanism in the election process, especially in the supervision and sanctions against perpetrators of data misappropriation. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and increase public awareness of the importance of maintaining the security of personal data throughout the democratic system.

Referensi

Ayumeida, Sekaring Kusnadi (2021). “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”. Jurnal Al-Wasath, 2 (1), 19-32.

Dacing, Andi Ilham, Halimah B, Andi Tenripadang (2023). “Pengawasan Bawaslu Terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus Oleh Psartsai Politik”. Jurnal Al Tasyri’iyyah, 3 (2).

“Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pencatutan Data Dir Seseorang Tanpa Persetujuan” Jurnal Ilmu Hukum, 7 (1), hal 36-48.

Hanifan N, 2020, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain”, Selisik, Vol.6 No.1. Hal 2685- 6816

Husain, Najib, La Ode Muhammad Elwan, Ales (2023). “Analisis Potensi Calon Independen Versus Calon Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020”. Journal Publicuho, Volume 6, Nomor 1.

Nur Laili, Wahyu, Muhammad Afandi (2023). “Analisis Pencatutan Data Diri Dalam Keanggotaan Partai Politik dan Dukungan Minimal Pemilih Dewan Perwakilan Daerah”. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 5 (1), hal 48-60.

Pratikno (2007). “Calon Independen, Kualitas Pilkada, dan Pelembagaan Parpol”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3.

Perlindungan Data Pribadi”. Arena Hukum, Vol.9 No.3, Hal. 403-420

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

##submission.downloads##

Diterbitkan

2025-03-25

Cara Mengutip

Al Farizy, Z. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pencatutan Data Pribadi Pada Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo). JURNAL BEVINDING, 2(12), 28–35. Diambil dari http://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1282