Analisis Tinjauan Yuridis Pidana Ekonomi Dalam Penegakan Tindakan Pidana Ekonomi Kasus Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara
Kata Kunci:
Economic Crimes, Economic Criminal Law, Legal AnalysisAbstrak
Economic crimes, often referred to as white collar crimes, have become a significant issue in the context of economic criminal law. Perpetrators of these crimes are often financially well-off, possess a high level of intellectual background, and are well-organized. One distinctive feature of economic crimes is their high mobility and frequent involvement in multiple countries. This article aims to explain the legal perspective of economic criminal law in enforcing economic crimes and to identify the key characteristics of such offenses. Additionally, we will examine how the legal system in Indonesia regulates the handling of economic crimes. Research findings indicate that economic criminal law constitutes a distinct subfield within criminal law. It encompasses various criminal activities such as smuggling, crimes in the banking sector (banking crimes), offenses in the business world (commercial crimes), technology-based crimes (cyber crimes), environmental crimes, crimes related to intellectual property rights, and corruption. It also extends to criminal activities in the labor sector and various other fields. Crimes that harm the economic sector often exhibit the hallmark features of white collar crimes, necessitating specialized tools and methods for effective prevention and prosecution.
Referensi
BUKU
Ali, Achmad. Hukum Pidana Ekonomi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Andi Hamzah. Hukum Pidana Ekonomi, Edisi Revisi. Jakarta: Erlangga, 1991.
Dian Purnomo. Korupsi: Perspektif Hukum Dan Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
Diantha, I. M. P. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2016.
JURNAL
Alam, Sumarni. “TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTEK DI INDONESIA.” Jurnal HUkum Replik 5, no. 2 (2017): 172–183.
Diantha, I. M. P. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2016.
Fadri, Iza. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 17, no. 3 (2010): 430–455.
Iswari, Fauzi. “Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia.” Sumbang 12 Law 1 (2022).
Juhari. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi.” Jurnal Spektrum Hukum 15 (2018).
Lutfi, Anas, and Rusmin Nuriadin. “Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan Di Bidang Ekonomi.” Jurnal Magister Ilmu Hukum 3, no. 2 (2021).
Pranoto, Edi. “KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI.” Jurnal Spektrum Hukum 15, no. 1 (2018).
Sadino, Sadino, and Bella Nurul Hidayati. “Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi.” Jurnal Magister Ilmu Hukum 2, no. 1 (2021).
Sapidin, Sapidin, and Sintong Arion Hutapea. “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aspek Tindak Pidana Ekonomi.” Keadilan 21, no. 2 (2023).
Syaputra, Dedy. “Analisa Ekonomi Atas Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” Wajah Hukum 3, no. 1 (2019).
Zembra, Jefri Soni. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi.” Law Journal of Mai Wandeu (LJMW) 15, no. 2 (2021).
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RI, Undang-undang Darurat. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, 1955.
Undang-Undang RI. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 ). Jakarta, 2001.
SUMBER ONLINE
Nurhidyati, ZA. “‘Yuk!Belajar Dari Denmark Dalam Pemberantasan Korupsi’.” Transparency International. Last modified 2021. http://itjen.pu.go.id/single_kolom/34. .
PANDUAN JURNAL 
TUTORIAL REGISTRASI DAN SUBMIT JURNAL 
