Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu di Kota Surakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, dimana warga negara diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, baik kritis maupun afirmatif. Negara merupakan alat yang digunakan oleh rakyat yang mempunyai kemampuan untuk mempererat ikatan kemanusiaan dalam masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam masyarakat di mana orang-orang bekerja sama, terkadang dengan cara yang antagonis dan merendahkan. Bangsa adalah suatu organisasi dalam suatu negara yang dapat menilai secara adil setiap anggota kekuasaan negara lain dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dalam kehidupan bersama. Salah satu permasalahan yang masih ada pada template alat bantu tuna netra adalah terkadang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, ada TPS yang enggan memberikan template tuna netra atau bahkan menolak memberikan template sama sekali. Artinya, hanya sedikit TPS kecil yang bersikap diskriminatif terhadap pemilik tuna netra yang merupakan penerima manfaat utama. Kesimpulan mengenai mencantumkan hak penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilihan umum di KPU Kota Surakarta akan sangat bergantung pada informasi yang tersedia setelah pemilihan umum terakhir pada tahun 2021. Namun, secara umum, dalam upaya mewujudkan inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk tuna, terdapat beberapa aspek yang beberapa hati-hati.