Pengaturan Hukum Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal: Perspektif Kasus Pada Bangka Belitung

Abstrak

Pada penelitian ini tujuannya untuk menemukan sebuah gambaran atau syarat nyata sosial dan ekonomi masyarakat di Bangka Belitung untuk menganalisis sebuah akibat yg terjadi sebab suatu kebijakan pertambangan dan  menyampaikan rekomendasi sebuah sistem pengelolaan sumber daya alam yg kepada masyarakat. ada beberapa amanat yang tertera di dalam Undang UUD NRI 1945 dalam Pasal 33 yang menegaskan tentang sebuah kekuasaan negara terhadap kekayaan alam, bumi serta air untuk dipergunakan sebesar-besarnya guna mencapai sebuah kemakmuran bagi masyarakat. namun didalam Undang-Undang angka 4 tahun 2019, perihal Mineral dan  Batu Bara sebagai kebijakan sebuah pengelolaan asal daya alam negara tidaklah berbanding  menggunakan amanat UUD NRI 1945. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang sangat luas sebagai akibatnya tak jarang terjadi suatu penyalahgunaan wewenang yang akhirnya berdampak di suatu kehidupan sosial serta ekonomi pada  masyarakat. Adapun yang akan terjadi penelitian yang mengambarkan bahwa pertambangan bisa memberikan sebuah akibat positif serta juga mampu menyampaikan sebuah dampak negatif terhadap masyarakat namun dari aspek lainnya, pertambangan ini juga dapat membawa akibat negatif. seperti konflik antara masyarakat serta perusahaan dikarenakan terjadinya kerusakan lingkungan didaerah rakyat tersebut tinggal yg dapat mengakibatkan hasil pertanian menurun.