ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN, SISTEM PENGAWASAN MELEKAT DAN PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (STUDI EMPIRIS PADA DPRD KABUPATEN REMBANG)

Rosa Nikmatul Fajri Djumali Sri Hartono

Sari


Penelitian ini membahas tentang Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatana dan Belanja Daerah (APBD) yang akan dilaksanakan pada bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah realisasi anggaran pada Sekretariat, mengetahui keefektifan dan keefesiensian dari system pengawasan melekat dan membuktikan bahwa prinsip transparansi sudah optimal dalam penyelenggaraannya. Sumber data dan metode pengumpulan data penelitian utama yang diperlukan adalah menggunakan data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari responden melalui survey, kuesioner dan purposive sampling. Analisis data menggunakan Smart Partial Least Square (SmartPLS). Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa 1) t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik > t tabel 1,96). Ini berarti bahwa Hipotesis1 (H1) yang menyatakan bahwa “Penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD”, 2) pengaruh sistem pengawasan melekat terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD mempunyai t statistik sebesar 3,150699. Jadi t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik> t tabel 1,96), ini berarti bahwa Hipotesis2 (H2) yang menyatakan bahwa “Sistem pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.” , dan 3) pengaruh prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD mempunyai t statistik sebesar 7,270543. Jadi t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik > t tabel 1,96), ini berarti bahwa Hipotesis3 (H3) yang menyatakan bahwa “Penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD”


Kata Kunci


Sistem Informasi Keuangan Daerah

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Anthony, R.N. and Govindarajan, V., 2011. Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 12. Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group.

Aribowo, Fajar. 2007. Laporan Keuangan Daerah Perlu Akuntabilitas. Harian Bisnis Indonesia. 19 November 2007.

Baswir, R.,1995. Akuntansi Pemerintah Indonesia. BPFE, Yogyakarta.

Departemen Keuangan RI. 2006. Kumpulan Peraturan Pemerintah Pelaksana UU Nomor 33 Tahun 2004. Cetakan I. Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Ghozali, I., 2011. Structural Equaling Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Grahita, 2017. Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Salemba Empat. Jakarta.

Hadari, N., 1999. Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Erlangga. ks.

Indriantoro, N. and Supomo, B., 1999. Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen. Bpfe.

Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Skretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

Krismiaji. 2005. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi kedua. Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2003. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Cetakan Pertama. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta.

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.

Mardiyanto, Handono, 2009. Inti sari manajemen keuangan. Jakarta. Grasindo.

Rubin, I., 1996. Budgeting for accountability: Municipal budgeting for the 1990s. Public Budgeting & Finance, 16(2), pp.112-132.

Silviana. (2012). Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat. Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis. ISSN:2252-3936. Universitas Widyatama

Sulistoni, G., 2003. Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan. Somasi, Nusa Tenggara Barat.

Turner, M. and Hulme, D., 1997. Governance, administration and development: Making the state work. Macmillan International Higher Education.

Wahyundaru, S.D., 2001. Akuntansi Sektor Publik dalam Otonomi Daerah. Suara Merdeka, Edisi, 21.

Widjaja, H.A.W. 2007. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Edisi 1. PT Raja Grafido Persada. Jakarta.

Widyaningsih, A., Triantoro, A. and Wiyantoro, L.S., 2011. Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.