SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP), KETIDAKPATUHAN REGULASI DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Keywords:
Quality LKPD, BPK, SPIP, RegulatoryAbstract
The purpose of this study to analyze the effect of SPIP (weakness of accounting and reporting), non-compliance with regulations on the quality of local government LKPD in Indonesia. Data used secondary LKPD and Overview of the BPK 2010-2014. The population in this study is the local government in Indonesia as many as 542. The sampling technique used purposive judgment sampling. The results of the study explains the high SPIP weakness could significantly reduce the quality of LPKD, while lower regulatory non-compliance can also reduce the quality of LKPD although not significant, while the control variable equalization funds and assets of the local government has an influence on the quality LKPD.References
Badan Pemeriksa Keuangan. 2010. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2009.
Barnea, A., Haugen, R.., & Senbet, L.W. (1980). A rationale for debt maturity structure and call provisions in the agency theoretic framework, Journal of Finance, 35, 1223-1234.
Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Bergman, M. & Jan-Erik Lane. 1990. Public Policy in a Principal-Agent Framework. Journal of Theoretical Politics. Vol 2. p.339-352
Cohen, D.A. 2003. Quality o f Financial Reporting Choice: Determinants and Economic Consequences. Working Paper, Northwestern University Collins.
Cullinan, C. P., F. Wang, B. Yang, dan J. Zhang. 2012. Audit Opinion Improvemenet and the Timing of Disclosoure Advances in Accounting, Incorporing Advances in International Accounting 28: 333-343.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, KEMENKU RI. 2014. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD. Dirjen Otonomi Daerah. Kementrian Dalam Negeri.
DeAngelo. L. 1981. Auditor Independence, low balling, and disclosure Regulation. Jurnal of Accounting and Economics.
Doyle, J., Ge, Weili, McVay, S. 2007. Deter-minant of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting. Journal of Accounting End Economics, 44, 193-223.
Fatimah, D., Ria N. S. dan M. Rasuli. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Pene-rimaan Opini Wajar Tanpa Penge¬cualian Pada Laporan Keuangan Pemerin¬tah Daerah Di Seluruh Indonesia. Jurnal Akuntansi 3 (1): 1–15
Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. 2004. Costs o f Equity and Ear¬nings Attributes. The Accounting Review, 79 (4), 967-1010.
Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. 2005. The Market Pricing of Earnings Quality. Journal o f Accounting and Economics, 29, 295-327.
Ge, W. and S. McVay. 2005. The Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control after The Sarbanes–Oxley Act. Accounting Horizons 19 (3): 137– 158.
Gu. Z., C.J Lee, and J.G. Rosett. 2002. Information Environment and Accrual Volatility.Working Paper. A. B. Freeman School o f Business, Tulane University.
Heriningsih, Sucahyo. Marita. 2013. Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Ko¬rupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). Buletin Ekonomi Vol. 11, Hal 1-86.
Heriningsih, Sucahyo. Rusherli. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pe¬ngung¬¬kapan Lpaoran Keuangan Peme¬rintah Daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 13. Nomor 02.
Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo (2008), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manu¬sia, Pemanfaatan Teknologi Infor¬masi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Simposium Nasional Akuntansi, XII, Pontianak.
Jensen, M dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Magerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3: 305-360.
Kawedar, W. 2010. Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di Kabupaten PWJ yang Mengalami Penu¬runan Opini Audit). Jurnal Akuntansi dan Auditing 6 (1) : 1 -9
Lane. 2003. Management and public organi-zation: The principal-agent framework. University of Geneva and National University of Singapore.Working paper.
Lasena, Sirajudin, 2012. Analisis Faktor Pada Opini Disclaimer BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2011. Tesis tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Marfiana, N. dan L. Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
Messier et.al. 2006. Auditing and Assurance Services. Terjemahan Nuri Hinduan, Jakarta : Salemba Empat
Moe, T. M. 1984. The New Economics of Organization. American Journal of Poli-tical Science 28(5): 739-777.
Mutchler, J., 1985. A Multivariate Analysis of the Auditor’s Going Concern Opinion Decision Journal of Accouning Research. Autumn. 668 – 68.
Murhaban, 2010. Pengaruh Pengendalian Intern, Audit Internal dan Komitmen Organisasi terhadap TataKelola Pemerintahan yang Baik serta Implikasinya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung.
Nalurita, Nuhoni. 2015. Pengaruh Sistem Pengen¬dalian Internal, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, dan Karakteristik Daerah terhadap Kredibilitas Laporan Keu¬angan Pemerintah Daerah di Indonesia. Tesis tidak dipublikasikan.
Obaidat, Ahmad N. 2007. Accounting Infor-mation Qualitative Characteristic Gap: Evidence from Jordan. International Management Review Vol.3 No.2 2007.
Pagalung, G. 2006. Kualitas Informasi Laba: Faktor¬-Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonominya. Disertasi. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keu¬angan Negara.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 60 tahun 2008 tentang Standar Pengen-dalian Internal Pemerintah.
Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pratt, JW dan RJ Zeckhauser. 1985. Principal and agents: The structure of business (Boston Harvard Business School Press).
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 (1) tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Penge¬lolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.
Robbins, W.A. and Austin, K.R. (1986). Disclosure Quality in Governmental Fi-nan¬cial Reports: An Assesment of The Approriatness of a Compound Measure. Journal of Accounting Research.
Santoso, U. dan Pambelum, Y. J. 2008. Penga¬ruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis. Vo.4, No.1, Hal.14-33.
Scott, W. R. 2012. Financial Accounting Theory. Sixth Edition. Pearson Prentice Hall. Toronto.
Stiglitz, Joseph E.1999. Economics of the Public Sector. Third edition. New York: W.W. Norton and Company
Suhardjanto, D., Yulianingtyas dan R. Rukmita. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Peme¬rintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi & Auditing 8 (1): 1-194.
Surastiani, D.P., & Handayani, B.D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Peme¬rintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi, 7 (2), 139-149.
