2026-08-25T09:08:58Z https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/oai

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/143 2019-11-01T14:44:08Z SH:ART

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/164 2019-11-07T11:58:12Z SH:ART

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/165 2019-11-14T02:54:22Z SH:ART

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/166 2019-11-07T12:44:49Z SH:ART

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/168 2019-11-14T02:54:22Z SH:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/169 2022-02-14T01:34:47Z SH:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/172 2022-02-14T01:34:47Z SH:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/173 2022-02-14T01:34:46Z SH:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/175 2022-02-14T01:34:46Z SH:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/176 2022-02-14T01:34:46Z SH:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/177 2022-02-14T01:34:46Z SH:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/178 2022-02-14T01:34:46Z SH:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/226 2023-08-16T07:49:24Z SH:ART driver

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/227 2023-08-16T07:49:24Z SH:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/231 2022-02-15T01:36:31Z SH:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/232 2023-08-16T07:49:24Z SH:ART driver

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/233 2023-08-16T07:49:24Z SH:ART driver

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/234 2023-08-16T07:49:24Z SH:ART driver

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/235 2023-08-16T07:49:24Z SH:ART driver

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/236 2023-08-16T07:49:24Z SH:ART driver

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/237 2023-08-16T07:49:23Z SH:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/238 2023-08-16T07:49:23Z SH:ART driver

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/239 2023-08-16T07:49:23Z SH:ART driver

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/569 2023-02-22T05:51:02Z SH:ART driver

Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn) Widyawati, Astuti Suharno, Suharno Khaerudin, Ariy Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diberlakukan mulai tahun 2013 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Jaminan fidusia wajib di daftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Pada kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik memiliki keuntungan bagi notaris selaku kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Namun dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh notaris. Tujuan penelitian ini mengkaji berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemi Covid-19. Untuk mencapai tujuan penelitian ini didukung menggunakan data berupa fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk mencapai tujuan penelitian ini. Kata Kunci : Covid-19; Hambatan; Pendaftaran Fidusia. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-02-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/569 10.59582/sh.v15i02.569 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 1-9 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 1-9 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/569/357

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/570 2023-02-22T05:51:02Z SH:ART driver

Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Putra, Achmad Syahbana Suharno, Suharno Ayu, Hanuring Tujuan dari studi ini adalah adalah untuk mengetahui pengaturan tindak aborsi menurut peraturan perundang undangan di Indonesia dan juga untuk mengetahui tindakan aborsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kepustakaan. Perolehan data sekunder dan data primer digunakan sebagai metode pengumpulan data dan hasil analisisnya menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Studi ini mendapatkan hasil bahwa tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau abortus provocatus criminal. Ketentuan KUHP mengatur menegenai abortus provocatus criminal dimuat dalam pasal 346, pasal 348, dan pasal 349 kemudin juga menurut perspektif HAM dalam Pancasila telah disebutkan dengan jelas berdasarkan sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya. Pada butir – butir sila kedua dalam Pancasila menjadi bukti bahwa tindakan aborsi telah melanggar Pancasila. Hasil studi ini dapat disimpulkan, aborsi dalam konsep hukum berkaitan dengan nilai – nilai moralitas yang menjadikan aborsi bukan sekedar bertentangan dengan hukum positif  negara, akan tetapi juga bertentangan dengan nilai – nilai etika dan moral. Melegalkan aborsi  berarti memisahkan antara hukum dan moral. Oleh karena itu walaupun aborsi diperbolehkan  dari segi medis dengan syarat – syarat tertentu, aborsi tidaklah dibenarkan dalam UUD 1945  pasal 28A dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi, Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2022-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/570 10.59582/sh.v15i02.570 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 10-18 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 10-18 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/570/358

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/571 2023-02-22T05:51:02Z SH:ART driver

Tinjauan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) Di Kabupaten Jayapura yang Dikaitkan dengan Hukum Adat yang Berada di Kabupaten Jayapura Pertiwi, Alga Gana Suharno, Suharno Dewi, Nourma Dalam peraturan tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya diatur tentang proses peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, yang berakhir dengan terbitnya sertifikat. Oleh karena itu kekuatan sertifikat akan tergantung dari keabsahan perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik langsung (PTSL) di Kabupaten Jayapura dan Untuk mengatahui kendala serta upaya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematika lansung (PTSL) di kantor Agraria dan tata ruang/Badan pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura. Jenis Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini dilakukan wawancara dengan bapak Kemudian sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Yosep Simon Done dari BPN Jayapura, yang telah diwawancarai. Selain itu data sekunder dari penelitian ini adalah Data, Buku-buku dan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan program pendaftaran tanah secara PTSL di Kabupaten Jayapura, kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura sudah melakukan upaya secara maksimal dengan melakukan penyuluhan kepada masyaratat terkait program PTSL yang telah dicanangkan oleh pemerintah, keuntungan dan kemudahan yang diberikan dalam pelayanan kepda masyartak dan telah melaukan kunjungan ke Distrik-Distrik yang telah direncanakan sebagai daerah yang akan dilakukan pendaftaran tanah secara PTSL. Kata Kunci : Kantor Pertanahan Jayapura, PTSL, Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2022-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/571 10.59582/sh.v15i02.571 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 19-26 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 19-26 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/571/359

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/572 2023-02-22T05:51:02Z SH:ART driver

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Bermuatan Kesusilaan yang Disertai Ancaman Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo Rahman, Alifah Siswadi Junaidi, Amir Mahmud, Hadi Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan. Tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan untuk mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu adalah: menghubungi pelapor dan melengkapi administrasi penyidikan (Mindik) awal, pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti. Menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan tersangka. Melakukan upaya paksa terhadap orang yang dilaporkan. Melakukan tindakan penyidikan. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara. Pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana asusila dan hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hokum Polres Sukoharjo terdapat beberapa kendala yaitu kendala internal meliputi sulit memperoleh saksi kejahatan dan keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunnakan teknologi.  Kendala eksternal adalah hambatan dari luar lembaga kepolisian khususnya Polres Sukoharjo yang kurang mendukung atau bahkan menghambat upaya Polres Sukoharjo dalam menanggulangi kejahatan asusila melalui media sosial. Kata Kunci : Penyidikan, mendistribusikan dokumen dan kekerasan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2022-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/572 10.59582/sh.v15i02.572 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 27-36 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 27-36 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/572/360

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/573 2023-02-22T05:51:02Z SH:ART driver

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum dalam Pertanggung Jawaban Korporasi dari Kejahatan Insider Trading Pasar Modal Putra, Andika Pratama Dewi, Nourma Muhtarom, Muhammad Dalam pasar modal ada beberapa tindak kejahatan seperti, penipuan, manipulasi pasar, dan penyalahgunaan informasi orang dalam (insider trading). Kategori jenis tindak kejahatan untuk menjadi fokus penanganan di Indonesia yaitu tindak pidana kategori insider trading dan atau penyalahgunaan informasi orang dalam untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan perusahaan. Insider Trading biasanya dilakukan oleh orang-orang berpengaruh dalam perusahaan seperti, direktur, komisaris, dan para pengurus. Namun sementara ini dalam peraturan perundang-undanga di Negara Indonesia belum memadai atau dapat mengakomodir kebutuhan di pasar modal. Aspek terpenting untuk mengurangi maraknya tindak pidana di pasar modal yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan dan pembaruan sistem. Lembaga yang saat ini berwenang untuk mengawasi, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan di pasar modal yaitu Bapepam. Kata Kunci: Insider Trading, OJK, Pasar Modal. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2022-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/573 10.59582/sh.v15i02.573 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 37-51 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 37-51 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/573/361

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/574 2023-02-22T05:51:02Z SH:ART driver

Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im) Kurniawan, Itok Dwi Firdaus, Bagus Muhammad Jannah, Deva Izzatul Monika, Dinda Wijayanti, Nur Alifi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dispensasi perkawinan di Indonesia dan bagaimana dampaknya yang dapat menyebabkan peningkatan fenomena perkawinan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, implementasinya belum terlalu baik karena adanya dispensasi perkawinan yang menyebabkan peningkatan fenomena perkawinan anak di Indonesia.  Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Anak, Pengadilan Agama Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2022-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/574 10.59582/sh.v15i02.574 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 52-61 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 52-61 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/574/362

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/575 2023-02-22T05:51:02Z SH:ART driver

Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa yang Dibenarkan Menurut Hukum Pidana dari Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan No.21/PID.B/2018/PN/Magelang Fransiska, Febby Junaidi, Amir Raharno, Raharno Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tolak ukur pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dapat di benarkan dalam hukum pidana dari tindak pidana pembunuhan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta hukum tertulis yaitu ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Tolok ukur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dibenarkan dalam hukum pidana adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu hal yang harus dilakukan dalam keadaan terdesak dan seketika serta mengakibatkan kegoncangan jiwa yang hebat dengan didahului serangan oleh orang lain. Namun, dalam kasus ini kegoncangan jiwa yang hebat tersebut timbul dikarenakan adanya pengaruh minuman beralkohol maka tidak memenuhi kualifikasi alasan pemaaf sebagai hakikat dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Keadaan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya secara norma kesusilaan dan norma kepatutan pun adalah juga merupakan suatu yang tercela, karena keadaan Terdakwa dan kawan-kawannya yang dalam pengaruh minuman beralkohol secara nyata telah memancing keributan sehingga mengganggu ketertiban hidup di masyarakat. Kata Kunci : Tolok Ukur, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2022-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/575 10.59582/sh.v15i02.575 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 62-68 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 62-68 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/575/363

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/576 2023-02-22T05:51:02Z SH:ART driver

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Tidak Terdaftar BPJS Dewi, Nurul Kusuma Zakariya, Hafid Yudanto, Dika Pada penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk meneliti dan membahas perihal perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yang mengacu dalam keterangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan maksud untuk memahami mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta menggunakan pendekatan deskriptif beserta teknik analisis data kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah perusahaan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya namun perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dan tenaga kerja telah melakukan kewajibannya serta menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2022-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/576 10.59582/sh.v15i02.576 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 69-81 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 69-81 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/576/364

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/577 2023-02-22T05:51:02Z SH:ART driver

Tinjauan Yuridis Pembinaan Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Fajriani, Denia Rachma Mahmud, Hadi Zakariya, Hafid Kebiasaan orang telah berubah secara global sejak adanya virus corona, terutama pada Lembaga Pemasyarakatan, yang mana sangat diperlukan adanya langkah-langkah progresif yang harus dilaksanakan, sehingga selama adaya wabah virus corona, hak narapidana atas keselamatan dan bimbingan tetap terlaksana di lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan prosedur kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari melaksanakan pembinaan bagi narapidana di masa pandemic, dan mengetahui kendala-kendalanya. Bentuk riset ini menggunakan penelitian jenis hukum empiris, penelitian deskriptif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif sebagai teknis analisisnya. Untuk sumber dan pengambilan data, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan merujuk pada UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan beserta Surat Edaran yang diturunkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19, Melakukan penelitian langsung di lokasi. Selain mengadakan wawancara dengan pihak berkepentingan berkaitan kajian. Hasil dari penelitian ini, yaitu wawancara dengan pihak terkait seperti Kasubag Kepala Subseksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Seksi Binapi) dan Kepala Lapas Kelas IIB Wonosari. Beberapa penjelasan yang diperoleh tentang pelaksanaan pembinaan pada masa pandemic terhadap para narapidana, Pembinaan narapidana yang berkaitan dengan pihak ketiga dilaksanakan pembinaan secara virtual melalui aplikasi zoom yang mana pengampu berada di tempat masing-masing, sedangkan narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari dengan pengawasan petugas pembina dan petugas pengamanan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan ketika adanya wabah corona di Lapas Wonosari yaitu, faktor keadaan masa Covid-19 yang mana dengan diturunkan beberapa aturan melalui surat edaran. Serta peran petugas pembina Lapas dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pembinaan pada masa pandemi Covid-19 terhadap narapidana didalam lapas dengan metode saling tutorial antara petugas pembina lapas dengan narapidana atau antara narapidana dengan narapidana. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan pola pembinaan melalui langkah-langkah progresif terhadap narapidana selama masa pandemi Covid-19, mengingat keadaan pada setiap kota/negara mengalami perbedaan.  Kata Kunci : Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Tinjauan Yuridis Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2022-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/577 10.59582/sh.v15i02.577 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 82-88 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 82-88 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/577/365

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/578 2023-02-22T05:51:02Z SH:ART driver

Analisis Yuridis Penyebab Gagal Klaim oleh Nasabah di Perusahaan Asuransi Cigna (Studi Kasus Polis Nomor AU000000000760W) Kusuma, Dewangga Galih Aji Daru Asuransi merupakan strategi manajemen risiko finansial dalam perencanaan keuangan. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, sebagai dasar dalam memberikan penggantian dan pembayaran kepada tertanggung karena kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa yang menjadi penyebab gagal klaim oleh nasabah dan bagaimana solusi atas kendala yang dialami nasabah kepada Perusahaan Asuransi Cigna. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui penyebab gagal klaim oleh nasabah dan Untuk mengetahui solusi atas kendala yang dialami nasabah kepada perusahaan asuransi Cigna. Penyebab dari gagal klaim oleh nasabah dikarenakan ibu Maria Cristina D Sibayan sebagai tertanggung ingin melakukan klaim atas manfaat investasi dari asuransi yang dimiliki tetapi dalam perjanjian asuransi yang disepakati tidak ada manfaat investasi. Solusi yang ditawarkan dari Perusahaan Asuransi adalah menyarankan kepada tertanggung untuk membuka asuransi Unit Link yang memiliki perlindungan jiwa sekaligus manfaat investasi. Kata Kunci: Asuransi, Hukum Asuransi, Asuransi Jiwa & Investasi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2022-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/578 10.59582/sh.v15i02.578 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 89-95 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 89-95 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/578/366

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/579 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini Rohman, Khaidar Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, menjelaskan bagaimana fungsi kebijakan hukum perizinan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup; dan kedua, bagaimana penegakan hukum di bidang hukum perizinan terhadap kasus perusakan lingkungan hidup. Maraknya pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup secara masif di Indonesia, diakibatkan oleh tingkah laku manusia sendiri. Diperlukannya aturan yang tegas guna mencegah kerusakan lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Salah satu cara yang mampu dilakukan Pemerintah adalah dengan adanya hukum perizinan. Hukum perizinan yang tegas diharapkan mampu mengurangi tingkat kerusakan lingkungan hidup dan berfungsi sebagai cara normatif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Kata Kunci: Hukum Perizinan, Kerusakan Lingkungan, Pelestarian Lingkungan. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-01-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/579 10.59582/sh.v16i01.579 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 1-9 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 1-9 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/579/367

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/580 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Penerapan Pengaturan Beda Agama di Indonesia Suparwi, Suparwi Pongoliu, Ade Fisti Perkawinan beda agama kerap kali terjadi di Indonesia, dan bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu, tetapi bahkan menjadi trend, hal tersebut tidak bisa dikontrol oleh keadaan bahkan oleh aturan sekalipun, sebab hal ini terkait perasaan dan rasa yang dimiliki tiap manusia. Namun Indonesia sebagai suatu negara hukum tentu saja memiliki aturan yang mengakomodir hal tersebut, yang tentunya akan dilihat dari berbagai aspek, utamanya aspek agama. Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan melihat perkawinan beda agama dilihat dari berbagai peraturan perundang undangan yang ada. Penerlitian ini memberikan tujuan agar mampu memberikan solusi dalam keilmuan terhadap bagaimana pengaruh akibat hukum dari terjadinya perkawinan beda agama yang telah diakomodir dalam peraturan perundang undangan yang ada dan diakui. Penelitian ini dilakukan secara normative, yaitu mengkaji peraturan perundang undangan terkait dan yang saling meberikan korelasi, yaitu dengan peraturan tentang Undang Undang perkawinan, tetang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya mengurai aturan aturan yang berkaitan didalamnya dianalisis sesuai dengan persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Kata Kunci: Perkawinan, beda agama. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-01-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/580 10.59582/sh.v16i01.580 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 10-22 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 10-22 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/580/368

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/581 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Tinjauan Yuridis tentang Peredaran Jamu Palsu di Kabupaten Sukoharjo Bagaskoro, Nova Mahmud, Hadi Dewi, Nourma Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo ditinjau dari Undang – Undang  No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan data primer sebagai sumber data utama. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo pada perkara pemalsuan jamu pelancar haid condong ke arah pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta adanya penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo yang merupakan lembaga penegak hukum menggunakan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Kata Kunci : penegakan hukum, peredaran jamu palsu, pengaturan tindak pidana. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-02-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/581 10.59582/sh.v16i01.581 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 23-35 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 23-35 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/581/369

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/582 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir Narkoba (Studi Kasus di Polres Wonogiri) Prakoso, Edy Ayu, Hanuring Suparwi, Suparwi Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umum nya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas. Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia. Dalam peredarannya untuk mengelabuhi para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermulus proses peredaran barang haram yang tersebut. Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Diversi, Tanggungjawab Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-02-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/582 10.59582/sh.v16i01.582 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 36-46 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 36-46 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/582/370

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/583 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 181/PID.B/2020/PN.SKH) Nurhayati, Putri Mahmud, Hadi Kejahatan pembunuhan berencana merupakan tindakan melanggar hak hidup seseorang. Pembunuhan berencana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dengan tujuan melenyapkan nyawa orang lain, yang didasari pada Pasal 340 KUHP penerapan sanksi pidana mati/ pidana penjara seumur hidup, paling lama 20 tahun bagi pelaku tindak pidana tersebut. Indonesia merupakan Negara pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati merupakan hukuman terberat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan pada pdata sekunder kemudian dengan penelitian data primer yang mengacu pada KUHP, KUHAP, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh.pPenerapan hukuman mati secara sah diberlakukan di Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim menggunakan tiga kriteria perencanaan sebagai acuan dalam pertimbangan hakim yakni adanya niat pelaku, tindakan persiapan, dan cara kerja yang sistematis yang dipandang telah terpenuhi dari pelaku kejahatan. Kata Kunci : Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana; Hukuman Mati Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-02-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/583 10.59582/sh.v16i01.583 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 47-57 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 47-57 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/583/371

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/584 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Dampak Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Lingkungan Global Mahmud, Hadi Pongoliu, Ade Fisti Pemanasan global dapat mengakibatkan cuaca yang sangat ekstrim dan membuat virus serta bakteri makin kuat dan cepat berkembang biak serta berakibat munculnya berbagai peyakit, tentu saja yang terjadi pada masa pandemic Covid-19 yang kemudian ditanggulangi dengan pemberian vaksinasi. Pemberian vaksinasi pun tentunya menimbulkan adanya limbah dari vaksinasi, dan tidak dapat dipungkiri akan berpengaruh pada persoalan lingkungan secara glibal. Penulisan ini memberikan tujuan agar mampu memberikan solusi dalam keilmuan terhadap bagaimana pengaruh vaksinasi yang merupakan bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya mampu memberikan solusi yang tepat Ketika pembrian vaksinasi memberikan dampak terhadap lingkungan. Penelitian ini dilakukan secara normative, yaitu mengkaji peraturan perundang undangan terkait dan yang saling meberikan korelasi, yaitu dengan peraturan tentang Kesehatan, tetang kondisi force mayeur dan juga tentang hukum lingkungan, yang selanjutnya mengurai aturan aturan yang berkaitan didalamnya dianalisis sesuai dengan persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Perubahan iklim tidak secara langsung menyebabkan konflik, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakstabilan global. pemanasan global harus ada upaya dan solusinya dengan merubah pola hidup dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sebab perubahan iklim hanya akan dapat memicu dampak yang lebih signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi dalam jangka waktu panjang. Kata Kunci : Dampak Lingkungan Global, Vaksinasi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-02-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/584 10.59582/sh.v16i01.584 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 58-70 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 58-70 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/584/372

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/585 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Analisis Yuridis Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN Skt) Aziz, Riza Hanafi Abdul Mahmud, Hadi Setiyawan, Wahyu Beny Mukti Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan acara pemeriksaan cepat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt. Jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitian diskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan metode analisi interaktif. Kesimpulan hasil penelitian bahwa penerapan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan menjual minuman keras melanggar Perda Kota Surakarta Nomor: 4 tahun 1972, terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO,  hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda Rp. 200.000,- apabila terdakwa tidak membayar maka harus mengganti dengan hukuman kurungan selama 7 hari. Pemeriksaan cepat tindak pidana ringan pembuktiannya tidak rumit, sesuai Pasal 351-352 KUHAP. Dalam memutus perkara ini, hakim telah mempertimbangkan bahwa keputusan ini diambil sebagai Pidana Perampasan Kemerdekaan (Kurungan) karena Terdakwa melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 ayat (1), jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perda Surakarta Nomor 4 tahun 1972, disamping hakim juga telah mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan, hakim juga berusaha menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana kurungan), yaitu pertimbangan terhadap terdakwa dilihat dari faktor umur; berapa kali terdakwa berususan dengan hukum; jumlah kerugian terhadap korban; dan adanya ganti rugi yang telah disepakati, dan lain sebagainya. Kata Kunci: Pemeriksaan cepat, Tindak pidana, Minuman keras Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-02-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/585 10.59582/sh.v16i01.585 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 71-80 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 71-80 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/585/373

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/586 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Membuat Keonaran di Masyarakat (Studi Kasus Pendirian Kerajaan Palsu Keraton Agung Sejagat) Saputra, Yayan Pradana Adi Suharno, Suharno Muhtarom, Muhammad Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax. Banyaknya berita-berita palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, salah satu yang sering terjadi di Indonesia dan marak muncul akhir-akhir ini adalah munculnya kerajan-kerajaan baru yang mengatasnamakan diri sebagai penolong diantara masyarakat sehingga menimbulkan keonaran diantara masyarakat. Kerajaan-kerajaan tersebut mengklaim sebagai penolong menimbulkan keonaran diantara para masyarakat, karena sebagian masyrakat menganggap hal tersebut benar adanya, sedangkan sebagian masyarakat sisanya tidak percaya dengan kerajaan tersebut. Dalam filsafat bahasa onar memiliki arti ribut atau gaduh sedangkan keonaran adalah hasil dari perbuatan onar itu, keonaran sudah bisa terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Keonaran akan terjadi terjadi dengan timbulnya situasi yang membuat publik heran, bingung, serta bertanya-tanya. Kegaduhan di media sosial juga bisa disebut dengan keonaran. Pada Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Ayat 1 “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun” sedangkan pada Ayat 2 “ barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menayangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tngginya tiga tahun”.  Kata Kunci : Keonaran, Kerajaan Palsu, Keraton Sejagad, Tindak Pidana. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-02-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/586 10.59582/sh.v16i01.586 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 81-96 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 81-96 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/586/374

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/587 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Fungsi Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Desa yang Dituangkan dalam Kebijakan Peraturan Desa di Desa Sobayan Kabupaten Klaten Yudanto, Dika Pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat juga untuk lebih memberikan peran kepada masyarakat dalam pembangunan desa, maka perlu dikembangkan suatu peran aktif dari perguruan tinggi dalam rangka pelaksaanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tersebut guna menggali upaya aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah mulai dari tingkat RT, dusun/kampung. Dalam mengembangkan Desa ada aspek penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu penggerak desa itu sendiri atau masyarakat sebagai sumber daya manusia nya (SDM) dan perlu adanya regulasi yaituPeraturan Desa yang mengatur dengan jelas tujuan pembangunan desa dengan demikian perkembangan Desa akan lebih optimal. Universitas dengan adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi akan sangat membantu Desa dalam proses pembangunan perkembangan menuju Desa yang lebih maju. Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat bisa diterapkan dengan membantu desa dalam upaya memajukan Desa melalui Peraturan Desa yang baik dan jelas tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris. Kata Kunci: Kebijakan Peraturan Desa, Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pembangunan Desa   Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-02-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/587 10.59582/sh.v16i01.587 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 97-107 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 97-107 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/587/375

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/588 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual Faried, Femmy Silaswaty Tulisan ini dengan judul “perlindungan hukum bagi Wanita dalam gangguan jiwa sebagai korban pelecehan seksual”, adalah dengan mengkaji pengaturan terhadap jaminan perlindungan bagi korban. Penelitian ini dilakukan dengan metode normative, yakni mengkaji peraturan perundangundangan terkai, yaitu Undang Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan Undang Undang Kesehatan Jiwa. Serta melihat dalam perspektif hak asasi manusia. Dengan metode pendekatan melalui tulisan tulisan ilmiha, baik jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Pada regulasi terkait perlindungan bagi korban yang ketegori ODGJ, dibutuhkan regulasi lebih tegas dan pasti bahkan menurut penulis wajib sansksinya dibedakan dengan korban orang yang sehat (normal) sebab akibat dari pelecehan seksual bagi ODGJ lebih besar.                                                           Kata Kunci: ODGJ, Pelecehan seksual, HAM Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-02-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/588 10.59582/sh.v16i01.588 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 108-115 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 108-115 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/588/376

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/589 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam Nurwanti, Yulian Dwi Zaelani, Muhammad Aziz Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan dan penelantaran rumah tangga. Secara khusus Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz. Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang mengakibatkan timbulnya mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Islam mengajarkan mendidik dengan moral dan etika dan dibenarkan oleh syar’i. Kata Kunci: KDRT, Pernikahan, Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-02-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/589 10.59582/sh.v16i01.589 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 116-127 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 116-127 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/589/377

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/591 2023-04-13T06:34:36Z SH:ART driver

Efisiensi Perizinan Membangun Investasi Dalam Lingkup Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Fungsi Welfare State Ismiyanto, Ismiyanto Penelitian ini membahas permasalahan: (i) definisi perizinan sebagai instrumen pemerintahan; (ii) efisiensi perizinan dan relevansinya meningkatkan investasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perizinan merupakan salah satu instrumen pemerintah yang berfungsi sebagai klasifikasi atas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh negara. Hal ini berakar dari asas fungsi pemerintah dalam berbagai doktrin hukum. Penelitin ini doktrinal menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan digunakan menginventarisir bahan hukum untuk dianalisis menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian mencakup: (i) definisi perizinan sebagai instrumen pemerintahan adalah; sarana pemerintah agar masyarakat dapat mengikuti cara berperilaku yang dianjurkan dan sarana kontrol segala perbuatan masyarakat mewujudkan keseimbangan hidup bernegara; (ii) efisiensi perizinan dan relevansinya meningkatkan investasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan merubah pola pemahaman perizinan menjadi lebih fleksibel dan responsif mengingat ciri utama hukum responsif adalah mencari nilai tersirat yang terkandung dalam bentuk peraturan dan kebijakan. Kata Kunci: Efisiensi, Perizinan, Otonomi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-04-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/591 10.59582/sh.v15i01.591 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022; 1-6 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022; 1-6 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/591/379

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/592 2023-04-13T06:34:36Z SH:ART driver

Aspek Yuridis Kerahasiaan Informasi Rekam Medis di Rumah Sakit Bakti Timah Ditinjau Menurut UU No.29 Tahun 2004 Risdiarto, Risdiarto Tujuan dari rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, falsafah rekam medis mencantum nilai Administrasi, Legal (hukum), Riset, Edukasi, Dokumen, Akurat, Informatif dan dapat dipertanggung jawabkan (ALFRED AIR). Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakan keadilan. Oleh karena itu permasalahan aspek yuridis dari kerahasiaan informasi rekam medis Rumah Sakit di Indonesia. Penelitian ini bersifat   deskriptif   analisis   yang   dilakukan   dengan pendekatan secara yuridis normative, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilkukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan perundang-undangan hukum kesehatan, kedokteran yang menyangkut rekam medis sendiri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, aspek hukum dari rekam medis itu sendiri menurut Undang-Undang RI No. 29   tahun   2004,   tentang   praktik kedokteran adalah pada prinsipnya Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran (Pasal 48), dan juga dalam Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008, informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (Pasal 10). Rumah Sakit dan petugas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi yang ada dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan ataupun memalsukan data yang ada didalam rekam medis atau dipergunakan oleh orang yang semestinya tidak di beri izin. Rekam medis harus diberi data yang cukup terperinci, sehingga dokter lain dapat mengetahui bagaimana pengobatan dan perawatan kepada pasien dan konsulen dapat memberikan pendapat yang tepat setelah dia memeriksanya ataupun dokter yang bersangkutan dapat memperkirakan kembali keadaan pasien yang akan datang dari prosedur yang telah dilaksanakan. Aspek hukum rekam medis merupakan pertanggung jawaban terhadap rekam medis, yang menjadi tanggung jawab disini, tanggung jawab dokter yang merawat, petugas rekam medis, pimpinan rumah sakit & tanggung jawab staf medik. Rahasia Medis (Medical Secrecy) dalam (KUHP) Hukum Pidana; (Pasal 322) tentang wajib simpan rahasia, (Pasal 224) tentang panggilan menghadap sebagai saksi ahli. Hukum Acara Pidana (KUHAP) ; (Pasal 170) tentang wajib menyimpan rahasia, (Pasal 179) tentang wajib memberikan keterangan sebagai saksi ahli kedokteran kehakiman, atau sbg dokter,   PP 10 TAHUN 1966 rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui selama melakukan pekerjaan di bidang kedokteran (Pasal 1), : pengetahuan tersebut wajib disimpan sebagai rahasia oleh orang (pasal 2). Secara umum telah disadari bahwa informasi yang didapat dari rekam medis sifatnya rahasia.  Kata Kunci : Yuridis, Informasi, Rekam Medis Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-04-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/592 10.59582/sh.v15i01.592 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022; 7-21 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022; 7-21 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/592/380

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/593 2023-04-13T06:34:36Z SH:ART driver

Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif Tanjaya, Willy Simalango, Jessica Juliana Simalango, Roiman Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah Perekonomian merupakan sistem yang dipakai sebuah negara guna mengontrol dan mendistribusikan sumber dayanya, layanan dan produk ke individu-individu dan organisasi yang ada dalam negeri. UMKM menjadi salah satu penyumbang devisa negara dan lapangan kerja bagi masyrakat Indonesia, tanpa terlepas dari bantuan pemerintah, baik aspek perizinan, pembangunan usaha dan sampai keberlangsungan usaha. Dimasa pandemi Covid-19 media elektronik menjadi wadah yang digunakan banyak masyarakat Indonesia sebagai tempat untuk melakukan kegiatan bisnis, dihitung dari modal, waktu, kemudahan berjualan dan keefektifan. Aplikasi Facebook menjadi salah satu akun media sosial yang digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis, baik dilakukan dengan cara membuat beranda, status dan platfrom yang sudah disediadakan oleh Facebook untuk kegiatan bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat paham perkembangan dan peran pemerintah pada kegiatan bisnis online dan UMKM. Metode yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah yuridis normatif, yakni sebuah penelitian hukum yang mengkaji data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian. Hasilnya, peran pemerintah terhadap UMKM dan bisnis online telah diatur dalam UU dan PP, tinggal bagaimana meningkatkan dan mengembangkan peran tersebut dimasa pandemi Covid-19. Kata kunci : Bisnis online, Covid-19.UMKM, Pandemi, Pemerintah Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2022-01-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/593 10.59582/sh.v15i01.593 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022; 22-31 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022; 22-31 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/593/381

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/632 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Pandangan Masyarakat Sumbawa Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015 Terkait Penghapusan Persyaratan Calon Kepala Desa Harus Terdaftar Sebagai Penduduk dan Bertempat Tinggal Di Desa Setempat Paling Kurang 1 Tahun Sebelum Pendaftaran Zuhri, Lahmuddin Imron, Imron Lahirnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan pelayanan public, termasuk juga tatakelola keuangan desa. Tujuan dari otonomi desa ini guna memberikan ruang kreativitas sekaligus tanggung jawab kepada Kepala Desa dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan pemerintahan desa. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-05-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/632 10.59582/sh.v16i02.632 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 1-9 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 1-9 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/632/491

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/633 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Komposisi Anggota DPRD Sumbawa dari Dapil 5 Sumbawa dalam Pemilu 2019 Sebagai Model Keterwakilan 30% Sesuai Spirit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Zuhri, Lahmuddin Rafiq, Abdul Pengaturan mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam politik, penyelenggaraan pemilu dan anggota DPR/DPRD, sebagai langkah awal dalam menyeimbangkan keduddukan antara kepentingan perempuan dan laki-laki, dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keanggotaan DPRD Sumbawa hasil pemilu 2019 ada 6 perempuan 1. Dra. Saidatul Kamila Djibril, 2 Ida Rahayu, S. Ap, 3 Sri Wahyuni, 4 Sri Wahyuni, 5 Yuliana, 6 Hj. Jamila S. Pd.SD. Hal menarik 3 diri 6 wakil perempuan tersebut berasan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Sumbawa dengan  komposisi 6 anggota DPRD Sumbawa dari dapil 5, artinya para politisi perempuan mampu bersaing dengan politisi laki-laki dan berhasi merebut 50% kursi anggota DPRD Sumbawa dari Dapil 5 Sumbawa. Hal ini memberikan angin segar bagi semua perempuan Indonesia, guna menumbuhkan semangat dan motivasi untuk berperan aktif dalam bidang politik, bisa dijadikan model dalam gerakan politik perempuan secara nasional. Kata Kunci: 30% Perempuan; DPRD Sumbawa; 50% Permpuan Dapil 5 Sumbawa; Gerakan Politik Perempuan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-05-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/633 10.59582/sh.v16i02.633 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 10-15 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 10-15 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/633/492

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/667 2023-04-06T05:05:14Z SH:ART driver

Analisis Perlindungan Hak Tenaga Kerja Wanita Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Dalam Konsep HAM Asa Nur Fadhilah Suharno Nourma Dewi Pekerjaan adalah kebutuhan seluruh warga negara untuk menyejahterakan keluarga. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara wajib memfasilitasi kebutuhan tersebut dan telah memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Perlindungan hukum harus meliputi seluruh tenaga kerja termasuk tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita memiliki peluang paling besar dalam mengalami diskriminasi dalam pekerjaan. Diperlukan ketentuan khusus yang melindungi tenaga kerja wanita. Ketentuan yang ditetapkan tersebut harus berdasar atas konsep Hak Asasi Manusia yang diakui oleh dunia internasional. Saat ini, tenaga kerja dilindungi dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbarui dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Analisis perbandingan dilakukan terhadap ketentuan perlindungan hukum tenaga kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan konsep HAM yang melindungi tenaga kerja wanita untuk mengetahui kesesuaian di antara keduanya. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum tenaga kerja wanita dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan konsep HAM. Kata Kunci: Cipta Kerja; HAM; hak asasi wanita; tenaga kerja; tenaga kerja wanita Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-04-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/667 10.59582/sh.v14i01.667 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 1-9 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 1-9 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/667/441

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/668 2023-04-06T05:05:14Z SH:ART driver

Studi Komparatif Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak Dalam Hukum Waris Adat Dengan Hukum Nasional Elisa Claudia Gultom Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum kewarisan nasional; dan 2) kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum kewarisan Batak. Keingintahuan tersebut dilandasi adanya fenomena unik yang memperlihatkan adanya gap yang sangat jauh antara sistem kewarisan secara nasional dengan kewarisan berdasarkan hukum kewarisan adat Batak. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk menempatkan hukum dalam kerangka struktur sosial yang luas. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang aspek hukum ahli waris perempuan menurut adat Batak dan ahli waris perempuan menurut hukum kewarisan nasional. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum kewarisan nasional adalah sama, artinya baik anak laki-laki maupun perempuan semuanya memperoleh hak yang sama. Hukum kewarisan nasional bersifat egaliter. Hal ini berbeda dengan hukum kewarisan adat Batak, di mana kedudukan anak perempuan dalam struktur kekerabatan Batak pada prinsipnya masih berbeda, bila dibandingkan dengan anak laki- laki. Seperti anak perempuan tidak berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat di acara-acara resmi, terlihat pada pesta-pesta Batak hampir tidak pernah terlihat ada perempuan duduk di barisan depan, ikut berbicara dan mengambil keputusan. Namun saat ini, dalam lingkup pertemuan keluarga yang lebih kecil para perempuan sudah diizinkan berbicara tetapi hanya sebagai pendahuluan saja, seperti acara pemberian nama kepada anak (tardidi), acara memberi kata penghibur bagi keluarga yang berduka (mangapuli). Kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki secara bersama-sama telah mendapat hak/bagian atas harta peninggalan dari orangtuanya. Namun terhadap harta pusaka, yang berhak tetap anak laki-laki karena sebagai penerus marga bapaknya. Kata Kunci: Kedudukan Hak Waris, Anak Perempuan, Hukum Kewarisan, Adat Batak Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-01-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/668 10.59582/sh.v14i01.668 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 10-20 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 10-20 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/668/442

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/669 2023-04-06T05:05:14Z SH:ART driver

Domain Public Payant Model On Used Of TCEs For Creative Economic Development In Indonesia Ariy Khaerudin Government policies in developing the economy as raw material for creative economy. The political law of the government is then set out in a presidential regulation governing cultural heritage (including Traditional Cultural Expression/TCEs) as a strategy in the development of the creative economy. However, it is feared that it will increasingly leave the interests of traditional communities as the owner of TCE rights. The approach in this paper uses the study of literature using primary and secondary data. The results of the study need to balance the interests of individual economic actors with traditional society by maintaining the atmosphere by synchronizing or harmonizing supporting legislation. The model of using first pay can then be used as a basis and help the creative economy entrepreneurs in running a business so that it can contribute revenue to the State. Keywords: Domain Public Payant, Folklore, creative, economic   Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-01-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/669 10.59582/sh.v14i01.669 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 21-29 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 21-29 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/669/443

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/670 2023-04-06T05:05:14Z SH:ART driver

Constitutional Response Terhadap Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016 Aji Baskoro Penghayat Kepercayaan di Indonesia telah mengalami diskriminasi dan pelanggaran HAM pada saat ORBA. Hal ini berawal dari pemisahan tafsir antara agama dan kepercayaan melalui GBHN yang dicetuskan oleh Soeharto. Reformasi menjadi momentum sakral bagi banga Indonesia membawa arah demokratisasi yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yudisial yang mengawal konstitusi, terutama berkaitan dengan hak-hak warga negara. Perjuangan penghayat kepercayaan akhirnya membuahkan hasil dengan dikabulkannya permohonan oleh MK melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi, putusan MK yang bersifat final and binding tidak dapat diimplementasikan begitu saja, karena dalam tataran eksekutorial, putusan MK bersifat non-executable. Artinya diperlukan respons dari lembaga-lembaga negara lain dan masyarakat. Beberapa lembaga negara yang merespons adalah Kementerian Dalam Negeri yang merespons accept sementara itu, MUI merespons challenge. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Peghayat Kepercayaan, Akibat Hukum, Respons Konstitusional. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/670 10.59582/sh.v14i01.670 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 30-42 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 30-42 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/670/444

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/671 2023-04-06T05:05:14Z SH:ART driver

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Ari Irawan Hanuring Ayu Hadi Mahmud Polri mencatat, angka kecelakaaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 105.374 menjadi 98.419, jumlah tersebut masih terbilang tinggi terutama yang melibatkan transportasi umum. Salah satu faktor kecelakaan lalu lintas yang melibatkan transportasi umum yaitu kelalaian. Tujuan penelitian mengetahui pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Tipe peneltian yaitu yuridis normatif.Hasil penelitian bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam UU No 22 2009 tentang LLAJ Pasal 234, 236 dan 237. Perusahaan angkutan umum/transportasi bus harus mengganti/memberi kerugian materi sesuai kesepakatan pihak yang terlibat kecelakaan. Kata Kunci : kecelakaan lalu lintas; pertanggungjawaban pidana; transportasi bus. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-01-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/671 10.59582/sh.v14i01.671 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 43-48 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 43-48 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/671/445

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/672 2023-04-06T05:05:14Z SH:ART driver

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan di PT Pharos Tbk Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anggun Famela Sari Endah Pujiastuti A.Heru Nuswanto Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang penting di dalam suatu pembangunan. Pembangunan yang terus berkembang memberikan kesempatan pekerja perempuan untuk bekerja. Sebagai pekerja, perempuan memiliki hak-hak khusus untuk dipenuhi dan dilindungi haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan salah satunya di PT. Phapros Tbk semarang. Hal ini mendorong penulis untuk menakukan penelitian di PT. Phapros Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan tersebut serta upaya untuk mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sampel ditentukan dengan teknis purposive sampling, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, kepustakaan, dan obsevasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita di PT. Phapros Tbk belum semuannya teratasi dengan baik Upaya yang dilakukan untuk mengatasi dengan melalui mediasi agar dapat terjalin lebih baik antara pihak PT. Phapros Tbk dengan buruh/pekerja. Kata Kunci : Tenagakerja wanita, Hak-hak, PT. Phapros Tbk. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-01-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/672 10.59582/sh.v14i01.672 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 49-64 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 49-64 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/672/455

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/673 2023-04-06T05:05:14Z SH:ART driver

Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Semarang Ichasia Diniari Sidarta Kelestarian alam dan kebersihan lingkungan wajib dijaga dengan sebaik-baiknya, terutama dalam pengelolaan sampah. Sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk mengkaji terkait dengan bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang, kendala dalam pelaksanaan dan upaya mengatasinya serta apakah pengelolaan sampah di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan didukung data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang untuk menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan dilakukan melalui program Bank Sampah, yaitu menggunakan suatu tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah kemudian disetorkan ke tempat pengepul sampah yang dikelola dengan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas suka relawan, dalam pelaksanannya terdapat 2 kendala yaitu kendala yang disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan sosialisasi dan kendala dalam pemasaran yang dapat diupayakan dengan pembinaan dan pendampingan. Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 19 dan 20 yang dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 23 dan 24 yang dilaksanakan dengan program Bank Sampah, di mana pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah ini, menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah dan memberikan fasilitas serta sarana prasarana. Kata Kunci : Pengelolaan, Sampah, Berbasis Masyarakat, Semarang Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-01-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/673 10.59582/sh.v14i01.673 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 65-77 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 65-77 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/673/456

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/674 2023-04-06T05:05:14Z SH:ART driver

Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Debitor Yang Wanprestasi Pada Lembaga Keuangan Mikro : Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Rukun Artha Sentosa Renu Tri P Penelitian tentang eksekusi benda jaminan debitor wanprestasi pada lembaga keuangan mikro di Koperasi Serba Usaha Rukun Artha Sentosa Juwana, akan membahas permasalahan eksekusi benda jaminan debitor yang wanprestasi di koperasi serba usaha rukun artha sentosa juwana, hambatan-hambatan dalam eksekusi tersebut, serta cara mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spefisikasi penelitian diskriptif analitis. Metode penentuan samplenya adalah purposive sampling, sedangkan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses eksekusi benda jaminan debitor yang wanprestasi di koperasi serba usaha rukun artha sentosa dilakukan dengan cara memberikan surat pemberitahuan keterlamabatan, surat peringatan pertama, surat peringatan ke II, surat peringatan ke III, dan surat peringatan terakhir. Apabila debitor tetap tidak bisa melaksankan pembayaran sama sekali, maka untuk benda jaminan debitor berupa BPKB, kendaraan bermotornya, ditarik langsung oleh koperasi dari tangan debitor dan menunggu tindakan dari debitor selanjutnya. Untuk jaminan berupa sertifikat tanah, pihak koperasi melakukan pemasangan papan peringatan pada tanah yang menjadi obyek jaminan, apabilla debitor tidak dapat melunasi hutangnya upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah penjualan lelang terhadap kendaraan bermotor, tanah dan/atau bangunan yang menjadi obyek jaminan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam eksekusi terhadap benda jaminan debitor yang wanprestasi tersebut adalah sulitnya pengosongan bangunan yang menjadi obyek jaminan dan perlawanan dari pihak debitor. Hambatan tersebut diatasi dengan meminta bantuan kepada kepolisian. Kata Kunci: Eksekusi, Debitor, Wanprestasi, Koperasi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-01-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/674 10.59582/sh.v14i01.674 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 78-90 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 78-90 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/674/457

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/675 2023-04-06T05:05:14Z SH:ART driver

Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pekerja Yang Melakukan Pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 di PT Pertamina MOR IV Semarang Vesey Nica Della Permatasari Seorang pekerja dimanapun bekerja harus mentaati peraturan yang berlaku, jika tidak maka akan dikenai sanksi, sehingga dalam penelitian ini Penulis berusaha untuk mengkaji tentang bagaimana penerapan sanski administratif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 di PT Pertamina MOR IV Semarang, kendala dalam penerapan sanksi beserta upayanya. Metode penelitian yang dipergunakan meliputi: jenis penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi diskriptif analitis, data yang dipergunakan adalah data sekunder, dengan analisa datanya kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanski adinistratif terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 di PT Pertamina MOR IV Semarang dilaksanakan berdasarkan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Nomor KEP.95/PHIJSK- PK/PKB/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang didalamnya mengatur sanksi administratif, untuk penerapan sanksi yang dilaksanakan oleh PT Pertamina MOR IV Semarang selama Tahun 2018 baru berupa teguran, dikarenakan jenis pelanggaran yang dilakukan masih bersifat pelanggaran yang sanksinya bersifat teguran. Untuk kendala dalam penerapan sanksi administratif terhadap pekerja yang melanggar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 di PT Pertamina MOR IV Semarang meliputi dua hal yaitu pertama pekerja sering melakukan absen dan sering datang telat/pulang cepat pada jam kerja, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara memasang CCTV ditempat absen untuk mengetahui real time, kedua belum tersampaikannya informasi secara menyeluruh tentang peraturan baru, hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi. Kata Kunci: Sanksi, Administratif, Pekerja, Pelanggaran, PT. Pertamina Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-01-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/675 10.59582/sh.v14i01.675 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 91-104 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 91-104 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/675/458

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/676 2023-04-06T05:05:14Z SH:ART driver

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Kontruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Adit Setiawan Korupsi pengadaan barang dan jasa adalah yang paling lumrah dan mudah. Korupsi tipe ini masih konvensional. Bukan yang benar-benar canggih, dalam hal ini dilakukan dengan cara seperti penggelembungan harga (markup), penyalahgunaan kewenangan. Penelitian tentang “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta” sebagai penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitiannya 1) Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pada bidang Jasa Konstruksi di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, berdasarkan putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk, Terdakwa Satriawan Sulaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” dalam dakwaan Alternatif Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan serta ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 2) Kebijakan formulasi undang- undang tindak pidana korupsi yang akan datang dalam penegakan hukuman tindak pidana korupsi bidang jasa konstruksi dilandasi ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1, 2, 3. Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, yakni berupa pidana mati. Faktor dimaksud diungkapkan dengan frase “keadaan tertentu”.  Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-01-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/676 10.59582/sh.v14i01.676 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 105-122 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021; 105-122 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/676/459

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/677 2023-08-12T06:50:10Z SH:ART driver

Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum Jamaludin Ghafur Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam perspektif ketatanegaraan, yang dimaksud sebagai hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditentukan. Berhasil tidaknya bangsa ini membangun dan menegakkan prinsip negara hukum, salah satunya akan sangat tergantung pada kesadaran masyarakatnya dalam mentaati dan mematuhi hukum. Untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi, di dalam dirinya dilekati sejumlah sanksi sehingga segala pelanggaran akan dapat ditindak dan dikenakan hukuman sesuai tingkat pelanggarannya. Karena itu, salah satu faktor pendorong seseorang mematuhi hukum adalah karena takut akan ancaman sanksi. Namun demikian, dalam kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak semua dapat digeneralisasi bahwa orang yang patuh terhadap hukum adalah karena menghindari ancaman sanksi. Sebagian yang lain, mentaati hukum didasari oleh keyakinan bahwa di dalam hukum ada nilai-nilai luhur dan mulia guna mewujudkan kebaikan bersama sehingga sudah sepantasnyalah hukum tersebut untuk dipatuhi. Dalam literatur ilmu hukum, model kepatuhan hukum yang pertama disebut sebagai gatra kognitif, sementara model yang kedua disebut sebagai gatra afektif. Keyword: Kepatuhan Hukum, Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/677 10.59582/sh.v14i02.677 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021; 1-10 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021; 1-10 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/677/460

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/679 2023-08-12T06:50:10Z SH:ART driver

Kualitas Informasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Hibah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Yasir Riady Ika Seviani Puji Lestari Pemilihan umum langsung adalah mekanisme prosedural yang dibuat agar distribusi kekuasaan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan terbuka sehingga pada akhirnya menciptakan stabilitas hukum, keamanan dan politik serta dapat meningkatkan taraf kesejahteraan warga negara, Pertanggungjawaban dana Hibah yang diterima oleh KPUD masih belum sesuai dengan akuntabilitas dari laporan keuangan yang disebabkan Pemisahan tanggungjawab antara penerima Hibah dan penanggungjawab Hibah. Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan untuk terciptanya transparansi dan juga akuntabilistas keuangan pada kegiatan pemilihan umum dalam gelaran 5 tahun sekali. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Hibah penyelenggaraan Pemilihan khususnya pada dana hibah merupakan salah satu indikator kinerja KPU dalam upaya pencapaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan serta sebagai pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan, hal ini bisa menjadikan kegiatan dan pelaksanaan pemilihan berjalan dengan baik dan juga sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Kata Kunci: Pemilihan Serentak, Akuntabilitas, Transparansi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/679 10.59582/sh.v14i02.679 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021; 20-26 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021; 20-26 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/679/462

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/680 2023-08-12T06:50:10Z SH:ART driver

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Transportasi Bus Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Ari Irawan Hanuring Ayu Hadi Mahmud Polri mencatat, angka kecelakaaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengakami penurunan yaitu 105.374 menjadi 98.419, jumlah tersebut masih terbilang tinggi terutama yang melibatkan transportasi umum. Salah satu faktor kecelakaan lalu lintas yang melibatkan transportasi umum yaitu kelalaian. Tujuan penelitian mengetahui pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Tipe peneltian yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik transportasi bus terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam UU No 22 2009 tentang LLAJ Pasal 234, 236 dan 237. Perusahaan angkutan umum/transportasi bus harus mengganti/memberi kerugian materi sesuai kesepakatan pihak yang terlibat kecelakaan. Kata Kunci : Kecelakaan lalu lintas; Pertanggungjawaban pidana; Transportasi bus Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/680 10.59582/sh.v14i02.680 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021; 27-32 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021; 27-32 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/680/463

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/705 2023-08-12T06:50:10Z SH:ART driver

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sukoharjo Megantoro Dwi Admaja Nurul Hidayah Suparwi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang faktor- faktor perceraian selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, lokasi penelitian di kantor Pengadilan Agama Sukoharjo. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor timbulnya perceraian akibat Covid-19 yang paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang angkanya mencapai 724 perkara, terhitung dari bulan Januari hingga November. penyebab faktor tersebut dikarenakan terlalu lama di rumah akibanya menimbulkan berbagai banyak gesekan rumah   tangga   antara   lain   selisih   paham   antara   suami   dan    istri, pasangan yang tidak bisa menyeimbangkan hubungan, waktu dan aktivitas. Kata Kunci: Covid-19; Faktor Perceraian; Perceraian Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/705 10.59582/sh.v14i02.705 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021; 33-41 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021; 33-41 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/705/465

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/714 2023-04-13T06:34:36Z SH:ART driver

Virginitas dalam Sistem Pencatatan Perkawinan: Pendekatan Multiparadigma Rahman, Ghozali Soeradji, Elvi Dakhoir, Ahmad Minimnya penghargaan terhadap virginitas tidak hanya muncul dalam realitas sosial, namun juga muncul dalam perdebatan konseptual tentang hakikat dan nilai virginitas dalam konstruksi hukum perkawinan di Indonesia. Persoalan virginitas muncul ketika penghulu mencatat double status seseorang yang akan menikah. Disatu sisi, memiliki status perawan karena belum pernah bersenggama meskipun pernah menikah, dan disisi lain sudah pernah bersenggama namun belum pernah menikah. Seseorang yang memiliki double status seperti itulah yang menyebabkan para penghulu mengalami kesulitan dalam mencatat status tersebut. Untuk menguraikan problematika tersebut, penulis menggunakan pendekatan mutliparadigma dan teori hermeneutika hukum. Data dikumpulkan melalui interview, dan studi literatur. Artikel ini menyatakan bahwa pentingnya nilai-nilai virginitas dalam konstruksi hukum perkawinan telah bergeser, sehingga status ganda dalam pencatatan perkawinan seorang yang memiliki double status virginitas tersebut telah terabaikan. Padahal double status virginitas memiliki implikasi hukum secara de yure adalah perawan/jejaka, namun secara de facto bukan lagi perawan/jejaka. Pergeseran nilai virginitas juga terlihat dari lemahnya kontrol sosial dan perlindungan hukum terhadap status virginitas seseorang sebelum menikah. Kata Kunci: Virginitas, Sistem Hukum Pekawinan, Multiparadigma Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-04-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/714 10.59582/sh.v15i01.714 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022; 32-46 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022; 32-46 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/714/474

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/718 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana Maulidah, Khilmatin Hengki, Muhammad Rizqi The Indonesian Criminal Code regulates the reasons for abolishing crimes which are generally divided into two, namely justifying reasons and forgiving reasons. Based on this, this study formulates two problems, namely: 1) What is the juridical review of forced defense as an excuse for criminal punishment? 2) How is the review of juridical defense forced as a reason for the abolition of punishment in the current Criminal Code? This study uses a normative juridical research method. The results of the study show that the juridical arrangements related to reasons for abolishing sentences in the current Indonesian Criminal Code have been explicitly regulated regarding the scope of dividing reasons for abolishing sentences into justification reasons or excuses which previously had not been differentiated between the two, this is an appropriate and more effective reform. so that it is easier for law enforcement officials to apply the theory of criminal abolition reasons. Keywords: Juridical Review, Forced Defense, Reasons for Abolition KUHP Indonesia mengatur alasan penghapus pidana yang secara umum dibagi menjadi dua yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini merumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana tinjauan yuridis tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana? 2)Bagaimana tinjauan yuridis pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dalam KUHP yang berlaku saat ini? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yuridis terkait alasan penghapusan pidana dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini sudah diatur secara eksplisit mengenai ruang lingkup pembagian alasan penghapus pidana ke dalam alasan pembenar atau alasan pemaaf yang sebelumnya belum dibedakan antara keduanya, hal ini menjadi pembaharuan yang tepat dan lebih baik sehingga para aparat penegak hukum lebih mudah dalam menerapkan teori alasan penghapus pidana. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pembelaan Terpaksa, Alasan Penghapus Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/718 10.59582/sh.v16i02.718 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 89-100 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 89-100 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/718/516

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/719 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Analysis of the Role of Law and Macroeconomics in Bandung City Inflation in 2020 Analisis Peran Hukum dan Ekonomi Makro Terhadap Inflasi Kota Bandung Tahun 2020 Kartikawati, Dwi Ratna This writing aims to analyze the role of law in regulating economic policies in the city of Bandung in suppressing the inflation rate. The approach used in this writing is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through secondary data literature studies. The results of a literature study show that inflation in the city of Bandung in 2020 reached 6.04%. Factors contributing to this inflation were rising fuel prices, the rainy season which resulted in rising vegetable prices, and the COVID-19 pandemic which had an impact on market uncertainty. From a macroeconomic perspective, the role of law is very important in regulating economic policies to suppress inflation. In the city of Bandung, policies implemented include controlling the prices of goods, expanding micro, small and medium enterprises (MSMEs), and monitoring monetary policy. Therefore, proper application of laws and regulations is needed to create economic stability in the city of Bandung and Indonesia in general.   Keywords: Inflation, Law, Macroeconomics. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mengatur kebijakan perekonomian di Kota Bandung dalam menekan tingkat inflasi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur data sekunder. Hasil penelitian studi literatur menunjukkan bahwa inflasi di Kota Bandung tahun 2020 mencapai 6,04%. Faktor yang menyumbang inflasi tersebut adalah meningkatnya harga bahan bakar minyak, adanya musim hujan yang mengakibatkan kenaikan harga sayur-mayur, dan pandemi COVID-19 yang berdampak pada ketidakpastian pasar. Dalam perspektif ekonomi makro, peran hukum sangat penting dalam mengatur kebijakan perekonomian untuk menekan inflasi. Di Kota Bandung, kebijakan yang dilakukan antara lain pengendalian harga-harga barang, perluasan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pengawasan kebijakan moneter. Oleh karena itu, penerapan hukum dan peraturan yang tepat sangat diperlukan untuk menciptakan kestabilan perekonomian di Kota Bandung dan Indonesia pada umumnya. Kata Kunci: Inflasi, Hukum, Ekonomi Makro. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/719 10.59582/sh.v16i02.719 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 134-140 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 134-140 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/719/506

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/724 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy Amallia, Rizka Hasan, Zainudin Yunita, Udea Tri Wati, Dwi Sinta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diciptakan di Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi kejahatan serta menjadi alat untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat. Salah satu contoh kasus dalam penulisan jurnal ini yang memanfaatkan fungsi KUHP ialah kronologi Mario Dandy. Nama Mario Dandy menjadi perbincangan hangat semenjak ia melalukan kasus penganiayaan yang memakan korban demi membela sang kekasihnya yang belum tentu benar. Alasan Mario Dandy tega melakukan itu semua kepada orang yang sebenarnya tidak ia kenal adalah karena ia merasa sang kekasihnya telah diperlakukan tidak sewajarnya oleh sang korban yang dianiaya. Peristiwa tersebut membuat pelaku terjerat hukuman dari beberapa pasal yang ada di KUHP. Kata Kunci: Perkara, Tindak pidana, Penganiayaan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-05-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/724 10.59582/sh.v16i02.724 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 16-22 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 16-22 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/724/507

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/730 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris Sumarna, Dadang Kadriah , Ayyub Abstract separation of law between the normative aspects that stand outside of the social phenomena will mislead our analysis about  the law, because the social facts are needed as the runway for legal development so there we need for awareness about normative legal research studied in complementary empirical legal research. . in methodical empirical legal research it is often limited to data collection that goes a long way and is misinterpreted as quantitative research, where in fact what is claimed as a quantitative empirical legal research is actually examined qualitatively so it is necessary to explain explicitly how the pattern of empirical legal research is and how the approach Qualitative research was conducted on empirical researchers. So it can be concluded that empirical legal research also opens up the possibility to be examined qualitatively with material collection methods such as interviews, court observations and analyzing archival records is a way of collecting qualitative empirical legal research data which uses expert interview methods. to collect empirical qualitative data, and it can be concluded that from yin shows that empirical legal analysis has shifted from dichotomies and purely quantitative cages and where there are alternative data collection options according to paton in empirical research that can use data collection methods that can be referred to as "specific samples" ”, where the role of qualitative researchers who analyze empirical laws must remain careful so as not to be trapped in delusions due to efforts to collect invalid research material Keywords: Legal Reseach, Empirical Research, Qualitative Method Bahwa pemisahan secara ketat hukum antara segi normative yang berdiri diluar perilaku gejala kemasyarakatan akan menyesatkan analisa hukum tu sendiri, sebab  dibutuhkan fakta fakta sosial untuk menjadi landasan pacu perkembangan hukum sehingga perlu adanya suatu kesadaran suatu penelitian hukum normatif dapat dikaji dalam penelitian hukum empiris yang saling melengkapi. didalam penelitian hukum empiris secara metodis seringkali dibatasi pada pengumpulan data yang berjalan jauh dan disalah artikan sebagai penelitian kuantitatif, dimana sebenarnya yang di klaim sebagai penelitain kuantitatif hukum empiris ini sebenarnya ditelaah secara kualitatif sehingga perlu dijelaskan secara ekplisit bagaimana pola penelitain hukum empiris itu dan bagaimana pendekatan kualitatif dilakukan terhadap penelitai empiris Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimana penelitian hukum empiris juga membuka kemungkinan untuk ditelaah secara kualitatif  dengan metode pengumpulan bahan seperti wawancara, observasi pengadilan dan menganalisis catatan arsip adalah cara yang dalam mengumpulkan data penelitan hokum yang empiris kualitatif dimana yang menggunakan metode wawancara ahli untuk mengumpulkan data kualitatif empiris, dan dapat disimpulkan bahwa dari yin menujukkan bahwa analisis hukum empiris telah bergeser dari dikotomi dan kerangkeng kuantitatif murni dan dimana terdapat pilihan pengumpulan data alternative menurut paton dalam penelitian empiris yang dapat menggunakan metode pengumpulan data yang dapat disebut sebagai “sampel spesifik”, dimana peran peneliti kualitatif yang menganalisis hukum empiris harus tetap berhati-hati agar tidak terjebak pada delusi akibat upaya pengumpulan bahan penelitian yang tidak valid. Kata Kunci : Penelitian Hukum, Penelitian Empiris, Penelitian Kualitatif Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/730 10.59582/sh.v16i02.730 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 101-113 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 101-113 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/730/510

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/731 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Kepastian Hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst) Karim, Asma ABSTRACT This study aims to determine and analyze how the legal certainty about who is actually the creator and copyright holder of Gojek-PT application of the work as well as how the consideration should be taken by the judge in examining and deciding the case based on the provisions of Law No. 28 of 2014 on copyright (copyright law). The research method used in this study is normative juridical law research based on secondary data or literature studies. The results showed: first: legal certainty about who is actually the creator and copyright holder of the Gojek-PT aplikasi Karya Anak Bangsa is in a lawsuit with Case Number 86/Pdt.Sus-HKI / copyright / 2021 / PN Niaga Jkt.Pst, a copyright lawsuit can be filed if the software used by gojek is proven to be legally and convincingly an imitation or imitation of a similar product owned by the plaintiff. As long as it has not become a fixation or is realized in a tangible form, such as source code, Gojek can link its software. The legal certainty is that the plaintiff remains the owner of the online motorcycle taxi, and the defendant is also the creator and copyright holder of the Gojek-PT Karya Anak Bangsa application. Second: the consideration taken by the judge in examining and deciding the case based on the provisions of the Copyright Law is in the process of proving the plaintiff and defendant. If no legal facts are found that can indicate that the defendant committed copyright infringement, the plaintiff's lawsuit is considered vague, unclear / obscure libel. The plaintiff will also be declared as a party that has no legal standing or an interested party to file a quo lawsuit (Article 97 paragraph (1) of the Copyright Law).   Keywords: Legal Certainty, Legal Protection, Creator, Copyright Holder, Gojek   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum tentang siapa sebenarnya pencipta dan pemegang hak cipta atas Gojek-PT Aplikasi Karya tersebut serta bagaimana seharusnya pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berbasis pada data sekunder atau studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan: Pertama: Kepastian Hukum Tentang Siapa Sebenarnya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Atas Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Tersebut adalah dalam gugatan dengan Nomor Perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst, gugatan hak cipta bisa diajukan bila software yang digunakan gojek terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tiruan atau jiplakan dari produk serupa yang dimiliki Penggugat. Sepanjang belum menjadi fiksasi atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata, seperti source code, Gojek bisa mengonlinekan software-nya. Kepastian hukumnya adalah bahwa Penggugat tetap sebagai pemilik ojek online, dan Tergugat juga sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.  Kedua: Pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan UU Hak Cipta ada pada proses pembuktian Penggugat dan Tergugat. Jika tidak ditemukan adanya fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat melakukan pelanggaran Hak Cipta maka gugatan Penggugat dianggap kabur, tidak jelas / obscure libel. Penggugat juga akan dinyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki legal standing atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo (Pasal 97 ayat (1) UU Hak Cipta). Kata Kunci:  Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Gojek Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-05-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/731 10.59582/sh.v16i02.731 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 31-48 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 31-48 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/731/511

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/732 2023-05-16T05:20:03Z SH:ART driver

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/733 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Tinjauan Hukum Negara Kesatuan yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances Ismiyanto, Ismiyanto Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini Sistem mekanisme kontrol seperti checks and balances dianggap mampu mengorganisir kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah, seperti lembaga Eksekutif dan Legislatif yang ada pada tiap-tiap daerah. Mekanisme checks and balances selain berfungsi untuk mengorganisir antar lembaga pemerintahan daerah juga berfungsi sebagai alat pengkontrol kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerah kekuasaannya. Jurnal ini menyoroti intisari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya membahas mengenai mekanisme checks and balances dalam upaya kontrol antar lembaga pemerintahan daerah seperti antar lembaga Eksekutif dan Legislatif di daerah, serta penulis hendak menelaah lebih lanjut bagaimana peran dan efektifitas dari mekanisme checks and balances yang diterapkan oleh antar lembaga pemerintahan daerah sehubungan dengan efeknya kepada masyarakat daerah, apakah mampu mewujudkan keadilan sosial yang adil dan merata sesuai dengan tujuan riil dibentuknya otonomi daerah atau belum mampu mewujudkan itu semua dan hanya digunakan sebagai formalitas semata. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Checks and Balances. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-01-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/733 10.59582/sh.v16i01.733 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 128-137 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 128-137 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/733/478

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/737 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Analisis Hukum Penggunaan Kendaraan Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Barang Amirudin, Dede Saimima, Ika Dewi Sartika Abstract Since the dawn of civilization, people have relied on transportation as a means of moving from one place to another. When used in this way, shippers provide services to those in need and are helpful for the delivery of commodities as well as the movement of people. The problem under study concerns private vehicles and the limitations imposed on efforts to control and utilize private vehicles that do not have permission to operate as freight transport as they should be controlled according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This research method is written using normative legal research methodology. To obtain data, conducted interviews and literature studies. Data collection will later be examined using logical, orderly, and systematic language descriptions. According to research findings, using private transportation as a means of transporting goods is a violation of law and a violationn of Law no. 22 of 22009, which is subject to both administrative and criminal sanctions. Keywords: private vehicle, law, freight transport Sejak awal peradaban, orang mengandalkan transportasi sebagai alat perpindahan dari satu tempat ketempat lain. Ketika digunakan dengan cara ini, pengirim memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan dan sangat membantu untuk pengiriman komoditas serta perpindahan orang. Masalah yang diteliti menyangkut tentang kendaraan pribadi serta batasan-batasan yang dikenakan pada upaya penertiban dan pendayagunaan terhadap kendaraannn pribadi yangg tidak memiliki izin beroperasi sebagai angkutann barang sebagaimana seharusnya dilakukan penertiban sesuai Undang-Undangg Nomor 22 Tahun 2009 tentangg Lalu Lintas dan Angkutann Jalan. Metodew penelitian ditulis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dan studi literatur. Pengumpulan data nantinya akan diteliti dengan menggunakan uraian bahasa yang logis, teratur, dan sistematis. Menurut temuan penelitian, menggunakan angkutan pribadi sebagai angkutan barang merupakan pelanggaran hukum dan pelanggarand UU No. 22 Tahun 20090, yang diancam sanksi baik administratif maupun pidana. Kata Kunci: Kendaraan Pribadi, Hukum, Angkutan Barang Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-05-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/737 10.59582/sh.v16i02.737 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 125-133 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 125-133 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/737/512

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/748 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Interfaith Marriage Registration Policy Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dwi Kurniawan, Itok Suyatno, Suyatno Ayu, Hanuring Marriage is the most awaited thing, especially for couples who will continue their relationship to a more serious level. However, interfaith marriage in Indonesia is something that is difficult to do, there are even some groups who disagree on the issue of interfaith marriage. This is not in accordance with the values of Human Rights, especially regarding the values of family and religious freedom. Of course this is not in accordance with the values contained in the constitution, as we know that Indonesia is a country that upholds the value of human rights. This type of research is library research, that is by browsing books or sources related to the chosen topic. Perkawinan merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu khususnya bagi pasangan yang akan melanjutkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius. Namun perkawinan beda agama di Indonesia merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, bahkan terdapat beberapa golongan yang tidak setuju akan perihal perkawianan beda agama tersebut. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan nilai-nilai Hak Azazi Manusia terutama menyangkut nilai kebebasan berkeluarga dan beragama. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada konstitusi, sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai Hak Azazi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu dengan menelusuri buku atau sember-sumber yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Kata Kunci : Kebijakan Pencatatan, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Beda Agama Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-05-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/748 10.59582/sh.v16i02.748 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 23-30 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 23-30 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/748/508

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/760 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa Fahira, Julian Harianja, Ridho Agustinus Akbar, Fitri This research examines the role of local government in implementing the Village Law. In the context of village government, the role of local government is important to facilitate and support the implementation of village policies regulated by the Village Law. This paper aims to analyze the legal framework governing the role of local governments, identify the factors that influence their role, and describe the challenges and constraints faced by local governments in carrying out their roles. In addition, this article also provides strategies and solutions that can be implemented by local governments in overcoming these challenges. Through this research, we use a descriptive-analytical method to analyze relevant laws and regulations, and conduct a literature review regarding relevant case studies and empirical research. We found that the role of local government is very important in facilitating and supporting village governance. However, there are several challenges faced, including institutional, financial, HR, and infrastructure constraints. To address this challenge, close collaboration between local government, village government and other stakeholders is essential. Keywords: Local government, Village Law, village government, legal framework. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam konteks pemerintahan desa, peran pemerintah daerah menjadi penting untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh Undang-Undang Desa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur peran pemerintah daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran mereka, serta menggambarkan tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan peran mereka. Selain itu, artikel ini juga memberikan strategi dan solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan tersebut. Melalui penelitian ini, kami menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, dan melakukan tinjauan literatur terkait studi kasus dan penelitian empiris yang relevan. Kami menemukan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam memfasilitasi dan mendukung pemerintahan desa. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk kendala institusional, keuangan, SDM, dan infrastruktur. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting. Kata Kunci: Pemerintah daerah, Undang-Undang Desa, Pemerintahan desa, Kerangka hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/760 10.59582/sh.v16i02.760 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 49-61 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 49-61 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/760/513

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/764 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

"Analysis of Local Government Policy in Financial Management and Allocation of Village Funds" Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa Marcelleno, Marcelleno Mukaromah, Safira Azzahra Maharani Safitri, Nashva Imanuel, Lukas This study aims to explore the local government's policies on financial management and the allocation of village funds. These policies are designed to expedite and enhance the effectiveness of development programs as well as promote equitable development throughout Indonesia, which was previously primarily regulated by the central government. By granting greater authority to local governments, it is expected that development policies can be more adaptive and responsive to the needs of rural communities in their respective regions. The concept of local government financial management encompasses fundamental principles that should be followed, including transparency, accountability, effectiveness, and efficiency. Transparency refers to the acquisition of information during budget preparation and implementation, as well as the publication of relevant financial information. Effectiveness and efficiency are related to the local government's ability to manage public finances while considering objectives and available resources. The effectiveness of local government's financial management in handling village funds is the result of various interconnected factors, such as the presence of good policies and governance in fund management. The role of communities in supervising the utilization of village funds should not be disregarded. Through mechanisms such as village deliberations, information technology utilization, and the establishment of village oversight institutions, communities can monitor and supervise the use of village funds more effectively. The local government's policies on financial management and the allocation of village funds play a crucial role in accelerating rural development. Targeted allocation of village funds, along with effective and efficient financial management, can enhance the well-being of rural communities and help reduce social tensions between urban and rural areas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa. Kebijakanyang dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas program pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, yang sebelumnya lebih diatur oleh pemerintah pusat. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada pemerintah daerah, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa di daerah masing-masing. Konsep pengelolaan keuangan pemerintah daerah meliputi prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi mengacu pada perolehan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta publikasi informasi terkait keuangan daerah. Efektivitas dan efisiensi terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola publik keuangan dengan memperhatikan tujuan dan sumber daya yang tersedia.Efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam mengelola dana desa merupakan hasil dari interaksi beberapa faktor yang saling terkait, seperti adanya kebijakan dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa. Peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa tidak boleh diabaikan. Melalui mekanisme seperti musyawarah desa, penggunaan teknologi informasi, dan pembentukan lembaga pengawas desa, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana desa secara lebih efektif. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana desa yang tepat sasaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta membantu mengurangi ketegangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kata Kunci : Dana Desa, Keuangan Pemerintah, Kebijakan Alokasi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/764 10.59582/sh.v16i02.764 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 62-74 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 62-74 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/764/514

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/773 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Fadhil Rachmad, Alfarid Azaria, Ezra Nur Xusan, Qika Azzahra, Nabillah The study discussed the impact of decentralized policies on the increasing public welfare in the region. The main focus of the article is the decentralized policies adopted and their impact on public welfare. Policy changes, power transfers, and resource allocation asa result of decentralized policies are also described. Research shows the correlation between decentralized policies and community welfare indicators, such as income, access to public services, and poverty index. The policy implications of research findings are interpreted and recommended policy actions to strengthen positive relations between decentralized policies and public welfare. In conclusion, it is concluded that decentralized policies potentially promote community welfare in the region. This article also highlights the limits of research and provides direction for future research in this field. Thus, the article provides insight into the impact of decentralized policies on the increasing of community welfare and also to an understanding of the importance of decentralized policies in boosting community welfare. Keywords: decentralized policies, community welfare, regional improvements. Penelitian ini membahas pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Fokus utama dari artikel ini adalah kebijakan desentralisasi yang diterapkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat seperti perubahan kebijakan, transfer kekuasaan, dan alokasi sumber daya yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara kebijakan desentralisasi dan indikator kesejahteraan masyarakat, seperti pendapatan, akses terhadap layanan publik, dan indeks kemiskinan. Implikasi kebijakan dari temuan penelitian diinterpretasikan dan direkomendasikan tindakan kebijakan untuk memperkuat hubungan positif antara kebijakan desentralisasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesimpulan, disimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Artikel ini juga menyoroti batasan penelitian dan memberikan arah untuk penelitian masa depan dalam bidang ini. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan tentang pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pada pemahaman tentang pentingnya kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: Kebijakan desentralisasi, Kesejahteraan masyarakat, Peningkatan daerah. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/773 10.59582/sh.v16i02.773 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 75-88 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 75-88 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/773/515

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/789 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung Oktavia, Yolanda Putri, Nandini Ranita, Ranita Apriliana, Ana This research uses normative, or in other terminology, juridical-normative methods. It is a method with a statutory approach to find out the norms of das sollen, and its implementation in das sein in the community. The main objective of the research is to determine the effectiveness of norm enforcement, as well as find solutions to support the reformulation of rules to be more prospective in the future. The analysis was conducted by finding the relevance of supporting data during the era of the implementation of regional autonomy in the mining sector in Bangka Belitung, identifying policy weaknesses that caused various problems, and solutive efforts made by both the central and regional governments. From this research, it is known that after the implementation of regional autonomy, the Bangka Belitung government has established a number of regulations that support the freedom of the community to mine. Although able to provide economic benefits, this has resulted in the mushrooming of illegal miners and massive natural damage. After the stipulation of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal and Presidential Regulation No. 55 of 2022, a number of authorities were divided between the central and regional governments. By optimizing its authority, local governments can produce a good tin mining ecosystem and be oriented towards the implementation of good regional autonomy. Keywords: : authority, mining management, regional autonomy, decentralization Penelitian ini menggunakan metode normatif, atau dalamterminologi lain, yuridis-normatif. Ini adalah metodedengan pendekatan hukum untuk mengetahui norma-norma das sollen, dan implementasinya di das sein di masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untukmengetahui efektivitas penegakan norma, serta mencarisolusi untuk mendukung reformulasi aturan agar lebihprospektif di masa depan. Analisis dilakukan denganmencari relevansi data pendukung selama era pelaksanaan otonomi daerah di sektor pertambangan di Bangka Belitung, mengidentifikasi kelemahan kebijakanyang menyebabkan berbagai masalah, dan upaya solutifyang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupundaerah. Dari penelitian ini, diketahui bahwa pascapelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Bangka Belitung telah menetapkan sejumlah regulasi yang mendukung kebebasan masyarakat untuk menambang. Meski mampu memberikan keuntungan ekonomi, hal inimengakibatkan menjamurnya penambang ilegal dankerusakan alam yang masif. Setelah ditetapkannyaUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerbadan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, sejumlahkewenangan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan mengoptimalkan kewenangannya, pemerintahdaerah dapat menghasilkan ekosistem pertambangantimah yang baik dan berorientasi pada pelaksanaanotonomi daerah yang baik. Kata Kunci: Kewenangan, Pengelolaan pertambangan, Otonomi daerah, Desentralisasi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/789 10.59582/sh.v16i02.789 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 114-124 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 114-124 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/789/517

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/797 2024-03-02T16:55:45Z SH:ART driver

Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam KUHP 1946 dan Nomor 1 Tahun 2023 HTPA, Anggriyani Carera, Famelinda Falihah, Fauziyyah Nur Santoso, Yulika Putri Anwar, Muhammad Syaiful Perbedaan, Pembunuhan Berencana, Hukum Pidana The purpose of writing this journal is to discuss and explain the differences in the principle oflegality contained in the Criminal Code of 1946 with number 1 of 2003 on the implementationof the death penalty. In analyzing this research, the method used is normative juridical withtwo approaches, namely the first using a (statute approach) where the approach is to study thelaws and regulations of a case that has been studied based on the law. Second, namely(conceptual approach) a view of legal concepts, doctrines, and principles regarding legaldevelopment. So with this, it can be seen the differences contained in the Criminal Code of1946 with number 1 of 2003 concerning the death penalty and its usefulness as a guideline indeciding the death penalty. Tujuan dari penulisan jurnal ini membahas dan menjelaskan perbedaan asas legalitas yangtertuang dalam KUHP tahun 1946 dengan nomor 1 tahun 2003 terhadap pelaksanaan pidanamati. Dalam menganalisis penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatifdengan adanya dua pendekatan, yaitu pertama menggunakan pendekatan (statute approach)dimana pendekatan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dari suatu perkarayang telah dikaji berdasarkan undang-undang. Kedua, yaitu (conceptual approach)pandangan terhadap konsep, doktrin, dan asas hukum mengenai perkembangan hukum. Makadengan ini dapat terlihatnya perbedaan yang terdapat didalam KUHP tahun 1946 dengannomor 1 tahun 2003 tentang pidana mati serta kegunaannya sebagai pedoman dalammemutuskan hukuman pidana mati. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-12-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/797 10.59582/sh.v17i01.797 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 17 No. 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 21-30 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 21-30 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v17i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/797/670

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/807 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Mahkamah Syariah Meulaboh) Ramadhan, Andre Lestari, Rachmatika Civil Servants as employees of the State Civil Apparatus are obliged to maintain the unity and integrity of the nation, to be loyal and obedient to Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. With regard to discipline, Government Employees have issued Regulations governing discipline for Civil Servants, namely Government Regulations Number 94 of 2021 states that every Civil Servant is required to come to work and comply with the provisions on working hours, but in reality there are still violations committed by Civil Servants against the provisions for entering work. The method used in this study is Juridical Empirical with a Case Study approach, namely investigating and understanding an event. This research was conducted at the Meulaboh Sharia Court Office and the selection of informants was carried out by purposive sampling with a total of 2 informants consisting of the Chief Justice of the Meulaboh Sharia Court and 1 Head of Personnel Subdivision who would be asked for information. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The results of the study found that there were still employees who were late for work and efforts to impose sanctions had been carried out by the Head and Head of Personnel Subdivision, including giving verbal warnings and written warnings and reducing work performance for promotion to rank. whereas light disciplinary punishment is like a violation of the obligations regulated in Article 8 number 9 which states that a violation of the obligation to come to work and comply with the provisions of working hours. Suggestions to Meulaboh Sharia Court employees to be able to carry out their duties and responsibilities and to the leaders or superiors of the Meulaboh Sharia Court to pay more attention to the performance of their employees. Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan disiplin Pegawai Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan yang mengatur tentang disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja  namun pada kenyataanya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan masuk kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris dengan pendekatan Studi Kasus yaitu menyelidiki dan memahami sebuah kejadian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor  Mahkamah Syariah  Meulaboh dan Pemilihan informan dilakukan secara sampling purposive dengan jumlah informan sebanyak 2 orang yang terdiri dari Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh dan 1 orang Kasubag Kepegawaian yang akan dimintai informasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Pengamatan (observation), Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan masih ada pegawai yang telat masuk kerja dan upaya pemberian sanksi telah dilakukan oleh Ketua dan Kasubag  Kepegawaian antara lain pemberian teguran secara lisan dan teguran secara tertulis dan pengurangan prestasi kerja untuk pengangkatan pangkat Teguran tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menegaskan bahwa hukuman disiplin ringan seperti pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur pada Pasal 8 angka 9 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Saran Kepada Pegawai Mahkamah Syariah Meulaboh untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan Kepada Pimpinan atau atasan Mahkamah Syariah Meulaboh  untuk lebih memperhatikan kinerja pegawainya. Kata Kunci: ASN, Penerapan Disiplin, Sanksi   Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-06-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/807 10.59582/sh.v16i02.807 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 141-151 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 141-151 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/807/532

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/827 2024-03-02T16:55:45Z SH:ART driver

Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor “Thrifting” Di Wilayah Banyumas Yulianti, Tri Marlia Hafny Afrilies Maya Ruhtianti Penegakan Hukum, Pakaian Bekas Impor, Jual Beli This study examines the buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area which aims to identify and analyze law enforcement against the buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area, and to identify and analyze the obstacles to law enforcement against the buying and selling of imported used clothing "thrifting" in the Banyumas area. This type of research uses empirical legal research, with the nature of descriptive research. The research location is at the Satria Sports Arena (GOR) Sunday Market, Purwokerto. Types and sources of data in research consists of two types, primary data and secondary data. Data collection techniques are by observation, interviews, and literature studies. Qualitative data analysis techniques. The results of this study are that law enforcement against the buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area has not been carried out optimally, this can be proven by the absence of law enforcement carried out by the Department of Trade and Industry in the Banyumas area against traders of imported used clothing. Obstacles to law enforcement against thrifting buying and selling of imported used clothing in the Banyumas area is the lack of awareness of traders and consumers to comply with a statutory regulation. Penelitian ini mengkaji mengenai jual beli pakaian bekas impor di wilayah Banyumas yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di wilayah Banyumas, dan mengetahui serta menganalisa kendala penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor “thrifting” di wilayah Banyumas. Jenis penelitian mengunakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Pasar Minggu Gelanggang Olahraga (GOR) Satria Purwokerto. Jenis dan sumber data dalam penelitian terdiri dua jenis, data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor di wilayah Banyumas belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian wilayah Banyumas terhadap pedagang pakaian bekas impor. Kendala penegakan hukum terhadap jual beli pakaian bekas impor “thrifting” di wilayah Banyumas yaitu kurangnya kesadaran pedagang dan konsumen untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pakaian Bekas Impor, Jual Beli Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-12-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/827 10.59582/sh.v17i01.827 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 17 No. 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 1-11 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 1-11 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v17i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/827/533

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/832 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Indonesia's New Criminal Code and Its Implication Of International Treaties of Human Rights Commitment in Indonesia Indonesia's New Criminal Code and Its Implication of International Treaties of Human Rights Commitment in Indonesia Cahyo Arsetyo, Yulio Iqbal On the 6th of December 2022, the Indonesian Parliament officially signed the new Indonesian Criminal Code. Although it was signed, the problem is the new Indonesian Criminal Code is still widely rejected by some people in Indonesia one of the reasons is the new Criminal Code decreases democracy and human rights in Indonesia. Indonesia like any other nation had signed several international treaties that focused on human rights, democracy and transparency. The question is the new Indonesian New Criminal code breach Indonesia's commitment to the treaties that protect the human right that it signed? The methodology of this research uses a literature review with the object of an international treaty and uses data and information from internet network tracing which is then expert opinion. The result of the research shows that the new Indonesian criminal code had a potential breach of international commitment to human rights, especially in the freedom of speech and private life because Indonesia lawmakers argue that not all values of human rights will be suitable in Indonesia which is criticized by The United Nation because it's against the universal value of human rights which already ruled in core human rights convention, it can be said that Indonesia had partially breached its international commitment to fully implement the core convention of human rights. This paper will conclude that it’s a big achievement for Indonesia because finally had the original Criminal Code made by the Indonesian but the problem with the new Criminal Code is that Indonesia did not fully integrate with the International Core Convention of Human Rights because of view that not every human right can be implemented in Indonesia although the value of human rights should universal. On the 6th of December 2022, the Indonesian Parliament officially signed the new Indonesian Criminal Code. Although it was signed, the problem is the new Indonesian Criminal Code is still widely rejected by some people in Indonesia one of the reasons is the new Criminal Code decreases democracy and human rights in Indonesia. Indonesia like any other nation had signed several international treaties that focused on human rights, democracy and transparency. The question is the new Indonesian New Criminal code breach Indonesia's commitment to the treaties that protect the human right that it signed? The methodology of this research uses a literature review with the object of an international treaty and uses data and information from internet network tracing which is then expert opinion. The result of the research shows that the new Indonesian criminal code had a potential breach of international commitment to human rights, especially in the freedom of speech and private life because Indonesia lawmakers argue that not all values of human rights will be suitable in Indonesia which is criticized by The United Nation because it's against the universal value of human rights which already ruled in core human rights convention, it can be said that Indonesia had partially breached its international commitment to fully implement the core convention of human rights. This paper will conclude that it’s a big achievement for Indonesia because finally had the original Criminal Code made by the Indonesian but the problem with the new Criminal Code is that Indonesia did not fully integrate with the International Core Convention of Human Rights because of view that not every human right can be implemented in Indonesia although the value of human rights should universal. Keywords: Human Rights, Indonesia's New Criminal Code, Democracy Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/832 10.59582/sh.v16i02.832 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 179-186 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 179-186 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 eng https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/832/536

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/833 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

indonesia indonesia Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban Serta Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Ariadi, Agus Tomalili, Rahmanudin Child protection is all activities to guarantee, fulfill and protect children and their rights so that they can live, grow and develop and participate optimally in accordance with human dignity and status and receive protection from violence and discrimination. That according to what is mandated in the Child Protection Act and specifically stated in the Regulation of the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 11 of 2011, the Government of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province is expected to involve all stakeholders and the community in the Consultation process in encouraging all stakeholders to ensure that children and adolescents, especially girls, are involved in the process of Protection, Social Discrimination, Government Policy regarding the right to legal protection in decision-making, planning and implementation. The purpose of this research is to find out the role of the regional government in the rehabilitation and reintegration of child victims, child witnesses who are in conflict with the law in the Konawe district, Southeast Sulawesi Province, to find out the obstacles encountered in implementing the Rehabilitation and Reintegration Process for child victims, child witnesses who dealing with the law in the district. Konawe Province of Southeast Sulawesi, the nature of this research is sociological juridical research, namely studying, apart from examining the provisions of positive law, various symptoms that arise related to the role of the local government in the rehabilitation and reintegration of child victims, witnesses who are in conflict with the law in Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. The results obtained show that the role of the local government, especially the District Social Service. Konawe in terms of handling child victims who are in conflict with the law including victims of sexual violence, abuse, domestic violence, narcotics abuse and so on, the role of the Kab. Konawe helped accompany and issued a recommendation letter addressed to the head of the District Hospital. Konawe in the service of requesting a Visum Et Revertum examination as a form of waiver of hospital administration fees if there are children who become victims who need examination from the hospital, Rehabilitation Handlers, especially women and children in the district. Konawe There needs to be integrated collaboration with relevant agencies according to the mandate of the Juvenile Criminal Justice System law, both between parents of victims or perpetrators, community leaders, government, educators, families in participating in efforts to protect women and children in Konawe district where especially Konawe Regency has a culture (Culture) / or customs in the life of its people, if there is a report received from the District Social Service. Konawe is in nature to provide assistance to the Victims. Keywords:  Local government, Rehabilitation, Child Victims Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa  sesuai yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan secara khusus tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam proses konsultasi guna mendorong seluruh pemangku kepentingan agar menjamin bahwa anak, remaja khususnya Anak perempuan terlibat proses Perlindungan, Diskriminasi Sosial, Kebijakan Pemerintah dalam hak perlindungan hukum di dalam  pembuatan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan. Adapun tujuan dilaksanakan  penelitin ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah daerah terhadap rehabilitasi  dan reintegrasi anak korban, anak saksi yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi tenggara, Untuk mengetahui kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan Proses Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban, anak saksi yang berhadapan dengan Hukum di wilayah Kab. Konawe Provinsi Sulawesi tenggara, sifat Penelitian ini adalah Penelitian yuridis Sosiologis yaitu mengkaji, disamping menelaah ketentuan-ketentauan hukum positif, juga akan di kaji berbagai gejala yang timbul berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah terhadap Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban, Anak Saksi yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pemerintah daerah, Rehabilitasi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/833 10.59582/sh.v16i02.833 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 187-198 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 187-198 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/833/537

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/836 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

The Restorative Justice House in Socah-Bangkalan Madura District as a Liaison Media for the Phenomenon of Underage Illegal Motorbike Racers. Rumah Restorative Justice Kecamatan Socah-Bangkalan Madura Sebagai Media Penghubung Solutif Pada Fenomena Pelaku Balapan Motor Liar Usia Anak Dibawah Umur Safitri, Rohma The social environment will have a significant influence on the growth of adolescence, especially in this illegal racing action, teenagers have a thirst for high curiosity, juvenile delinquency and are influenced by the actions of a friend or just want to be called a winner in a wild racing event. Illegal racing is an activity where vehicles, both motorcycles and cars, compete on a public track with the potential to experience traffic accidents. Even though illegal racing activities have been carried out many times by the authorities and enforced, in fact, until now illegal racing is still often carried out. This study aims to find out whether the Restorative Justice House in Socah-Bangkalan Madura District as a liaison media for solving solutions to victims and perpetrators as well as educating media for the community in some of the problems that occur, can work effectively against the phenomenon of illegal racers in children aged 10-17 year. In this case, I include the research location of the Restorative Justice House, Socah-Bangkalan, Madura District. Keywords: Teenagers, Wild Racing, Juvenile Criminal Law and Restorative Justice Lingkungan sosial akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan masa remaja, khususnya dalam aksi balap liar ini justru remaja memiliki  masa yang haus akan keingintahuan tinggi, kenakalan remaja dan terpengaruh dari perbuatan seorang teman atau hanya sekedar ingin disebut pemenang dalam ajang aksi balap liar. Balapan liar merupakan suatu kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan umum yang justru berpotensi mengalami kecelakaan lalu lintas. Walaupun kegiatan balap liar sudah berkali kali dilakukan penertiban dan penindakan oleh pihak berwajib nyatanya sampai saat ini balapan liar masih saja kerap dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Rumah Restorative Justice Kecamatan Socah-Bangkalan Madura sebagai media penghubung pemecah solutif kepada pihak korban dan pelaku juga sekaligus media edukator untuk masyarakat dalam beberapa permasalahan yang terjadi, dapat berjalan secara efektif terhadap fenomena pelaku balapan liar anak usia dibawah umur. Kata Kunci: Remaja, Balap Liar, Hukum Pidana Anak, Restorative Justice   Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-07-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/836 10.59582/sh.v16i02.836 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 165-178 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 165-178 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/836/535

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/838 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

a JURUDIC ANALYSIS OF DETERMINATION OF NUMBER 916/PDT.P/2022/PN.SBY RELATED TO DIFFERENT RELIGIOUS MARRIAGE CASES REVIEWED BASED ON ISLAMIC LAW AND LAW NUMBER 01 OF 1974 REGARDING MARRIAGE Analisis Yuridis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Terkait Kasus Pernikahan Beda Agama Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sugandi, Alex In Indonesia, interfaith marriages have not been clearly regulated in the law. This phenomenon makes it a reality that the Indonesian nation consists of various religions. The heterogeneity of the Indonesian people makes it possible for even religious marriages to occur. The problem in this thesis is that the author found a case related to Interfaith Marriage, namely the determination of the Judge at the Surabaya District Court who granted the request for interfaith marriage between Rizal Adikara, a Muslim couple and Eka Debora Sidauruk, who was a Christian through the stipulation Number 916/Pdt.P/2022/ PN.Sby. This type of research is normative legal research, the research method is carried out by examining library materials that are related to the issues raised, namely the determination of the Surabaya District Court on the application of interfaith marriage. qualitative analysis is then carried out. This study aims to determine the legality of interfaith marriages based on Marriage Law Number 1 of 1974 and Islamic Law and to determine the basis of judges' considerations in granting requests for interfaith marriage determinations through analysis of the judge's decision in the form of stipulation. From this study it can be concluded that, firstly whether or not interfaith marriages are carried out according to existing religions in Indonesia, it all depends on the legal rules of each governing religion. Because in principle the five religions in Indonesia strongly oppose the existence of interfaith marriages, secondly the judge's legal considerations in the decision number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Interfaith marriage refers to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, that in that law there is no single article that stipulates that interfaith marriage is prohibited in Indonesia. Keywords: Marriage, Different Religion, Judge's Consideratio Di Indonesia pernikahan beda agama belum diatur secara jelas di dalam Undang-undang. Fenomena ini menjadikan suatu realitas bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Heteroginitas masyarakat Indonesia ini sangat memungkinkan terjadinya perkawinan agama sekalipun. Permasalahan dalam artikel ini adalah penulis menemukan kasus terkait Perkawinn Beda Agama yaitu penetapan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan  perkawinan beda agama antara pasangan Rizal Adikara yang beragama Islam dengan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen melalui penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Peneletian ini berjenis penelitian hukum normatif metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang memiliki kaitan dengan masalah yang diangkat, yaitu penetapan Pengadilan Negeri Surabaya atas permohonan perkawinan beda agama Bahan hukum yang disajikan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu hasil olah bahan yang digambarkan secara kualitatif baru kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui legalitas perkawinan beda agama berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan  Hukum Islam dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama melalui analisa terhadap putusan hakim yaitu berupa penetapan.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama boleh atau tidaknya Perkawinan beda agama dilangsungkan menurut agama yang ada di Indonesia, semuanya tergantung pada  aturan hukum dari masing – masing agama yang mengatur.Karena pada prinsipnya kelima agama di indoneisa, menentang keras tentang adanya perkawinan beda agama, kedua pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. adalah perkawinan beda agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam undang-undang tersebut tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa perkawinan beda agama itu dilarang di Indonesia. Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Pertimbangan Hakim Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-07-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/838 10.59582/sh.v16i02.838 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 152-164 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 152-164 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/838/534

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/852 2024-03-02T16:55:45Z SH:ART driver

Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalaam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt) Toriq Fernanda, Rio Daniel Hidayah, Astika Nurul Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kepastian Hukum Divorce is one of the undesirable things for both husband and wife in a marriage. One of the factors that often triggers divorce is Domestic Violence. In the Decision of the Purwokerto Religious Court Number 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt, the panel of judges granted the Plaintiff's lawsuit. This study aims to determine the elements of Domestic Violence that lead to divorce as a result of Domestic Violence. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. Data were obtained from literature study. The data were analyzed using descriptive analysis method. Based on the analysis, it was found that in the Decision of the Purwokerto Religious Court Number 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt, Domestic Violence occurred twice, and the Defendant left the wife after the dispute for 9 months until the case was filed, which was sufficient grounds for divorce. In the case of the Decision of the Purwokerto Religious Court Number 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt, the granting of the divorce lawsuit filed by the Plaintiff has provided legal certainty. Perceraian merupakan salah satu hal yang tidak diharapkan oleh suami dan istri dalam perkawinan. Salah satu faktor yang sering menjadi pemicu perceraian salah satunya ialah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan secara konseptual (conseptual approach). Data diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terjadi dua kali, serta Tergugat telah meninggalkan istri setelah perselisihan terjadi selama 9 bulan terhitung sampai perkara diajukan, hal tersebut telah mencukupi alasan untuk bercerai. Dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt bahwa dikabulkannya gugatan cerai yang diajukan Pennggugat telah dikabulkan, hal ini telah berkepastian hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-12-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/852 10.59582/sh.v17i01.852 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 17 No. 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 12-20 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 12-20 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v17i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/852/669

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/855 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Analisis Tindakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memberikan Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Lokal Sulastri, Mutierly Karsona, Agus Mulya Singadimedja, Holyness N This study aims to find out and analyze the government's actions towards companies that do not prioritize local workers as an effort to provide job opportunities for local workers in West Bandung Regency. This type of research uses a normative juridical approach with qualitative juridical analysis. The research location is at the West Bandung District Employment Service. Types and sources of data in research consists of two types, primary data and secondary data. Data collection techniques are by observation techniques, interviews, and literature study. Qualitative data analysis techniques. The results of the study show that West Bandung Regency has indeed regulated the company's obligation to prioritize local workers in filling job vacancies in order to provide job opportunities for local workers in West Bandung Regency, but these arrangements have not been able to be implemented optimally. This is caused by several things, including the limited ability of existing local workers, the large role of companies in the West Bandung Regency area, as well as policies regarding companies that are required to prioritize local workers are not accompanied by a comparison of the use of local workers and sanctions if the policy is not implemented. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tindakan pemerintah terhadap perusahaan yang tidak memprioritaskan pekerja lokal sebagai upaya memberi kesempatan kerja bagi pekerja lokal di Kabupaten Bandung Barat. Jenis penelitian mengunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis yuridis kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat. Jenis dan sumber data dalam penelitian terdiri dua jenis, data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat memang telah mengatur mengenai kewajiban perusahaan memprioritaskan pekerja lokal dalam pengisian lowongan pekerja guna memberikan kesempatan kerja bagi pekerja lokal di Kabupaten Bandung Barat namunpengaturan tersebut masih belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain terbatasnya kemampuan pekerja lokal yang ada, masih dibutuhkannya peran besar perusahaan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, serta kebijakan mengenai perusahaan yang wajib memprioritaskan pekerja lokal tersebut tidak disertai dengan perbandingan penggunaan pekerja lokal serta sanksi apabila kebijakan tersebut tidak dilaksanakan. Kata Kunci: Kesempatan Kerja, Pekerja Lokal, Tindakan Pemerintah Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-07-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/855 10.59582/sh.v16i02.855 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 199-210 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 199-210 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/855/538

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/862 2024-03-02T16:55:45Z SH:ART driver

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Karena Hilangnya Barang Akibat Kelalaian Jasa Pengiriman Fajar Afanggi, Arifki Hidayah, Astika Nurul Perlindungan hukum, Konsumen , Hilangnya Barang Dalam perjanjian pengiriman barang sering terjadi barang yang dikirim tidak sampai ke konsumen, baik karena kelalaian pihak pengirimnya maupun sebab yang lain. hal ini tentunya merugikan konsumen tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan karena hilangnya barang akibat kelalaian jasa pengiriman berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan serta Bagaimana tanggung jawab jasa pengiriman terkait hilangnya paket konsumen karena kelalaian menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dokumen bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mendukung argumentasi tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, landasan penelitian ini adalah analisis standar hukum, yang juga melibatkan penelitian tentang dasar-dasar Perlindungan Hukum. Pihak J&T tidak memberikan informasi atas keterlambatan, kehilangan atau jika ada kerusakan pada barang milik konsumen, J&T sebagai pelaku usaha jasa pengiriman barang memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian terhadap layanan jasa pengiriman yang tidak sebagaimana mestinya. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-12-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/862 10.59582/sh.v17i01.862 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 17 No. 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 31-41 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 31-41 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v17i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/862/671

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/866 2024-03-02T16:55:45Z SH:ART driver

Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Cair di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan Hidayat, Taufiq Kartini, Ika Ariani Penegakan Hukum, Pengelolaan, Air Limbah, Rumah Sakit Air limbah rumah sakit adalah seluruh buangan cair yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit. Rumah sakit wajib memiliki IPAL yang terpisah antara air limbah domestik dan air limbah kegiatan usaha, hal ini diatur Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian dengan metode kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait  penegakan hukum dalam pengelolaan air limbah di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan belum sesuai Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah yakni sudah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hal ini didasarkan IPAL yang berada di RSUD Kraton masih tercampur dengan air limbah domestik dan air limbah kegiatan usaha lainnya. Faktor-faktor yang menjadi kendala 1). faktor internal yakni kurangnya SDM yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah.  2). faktor eksternal yakni kurangnya perhatian dan pengawasan pemerintah daerah. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-12-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/866 10.59582/sh.v17i01.866 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 17 No. 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 50-63 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 50-63 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v17i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/866/674

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/867 2024-03-02T16:55:45Z SH:ART driver

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan di Lingkungan Masyarakat Aulia, Dita Anggelina, Devina Handayani, Holinda Hikmah, Nurul Anwar, Muhammad Syaiful Eksistensi, Masyarakat, Media, Pengawasan, PTUN Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis bertujuan untuk mencapai kehidupan negara yang sejahtera,aman,damai, dan tertib.Dengan cara tata kehidupan yang demikian , persamaan warga negara didepan hukum dijamin.Untuk mencapai tujuan tersebutdi atas sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah harus bertindak secara aktif dan positif melalui aparatur penyelenggara negaranya.Sebagai negara hukum, negara Indonesia menganggap hukum penting, pelaksanaan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintahannya harus dilaksanakan dengan baik dan menurut saluran yang ditentukan oleh undang -undang. Hukum berfungsi sebagai badan kontrol dalam masyarakat.Salah satu bentuk pengawasannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang mengkaji informasi sekunder berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, undang-undang dan penelitian serta referensi lainnya. Prinsip tata pemerintahan yang baik berdasarkan AAUPB menjadi standar dasar aparatur negara dalam pelaksanaan perbuatan hukum atas berhasil atau tidaknya dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya, tentu saja ada beberapa hambatan yang menghalangi PTUN sebagai sarana check and balance untuk mewujudkan good governance di masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-12-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/867 10.59582/sh.v17i01.867 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 17 No. 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 42-49 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 42-49 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v17i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/867/672

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/870 2023-08-31T06:31:54Z SH:ART driver

Politik Hukum Dalam Upaya Perancangan Kebijakan Publik Otonomi Daerah Pada Masa Reformasi Ismiyanto, Ismiyanto Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar acuan politik hukum otonomi daerah di Indonesia yang lahir setelah rentetan panjang proses politik pasca reformasi, dalam penjelasannya dikatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasanya kepada daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya demi tercapainya kepentingan masyarakat dan tujuan nasional secara keseluruhan Bagaimana politik hukum dalam hubungannya dengan upaya perancangan kebijakan publik otonomi daerah pada masa reformasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data-data sekunder. Pendekatan kepustakaan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui proses membaca, menulis, kemudian diolah dengan berbagai sumber literatur, buku, catatan, majalah, guna memperoleh jawaban atas masalah hukum yang sedang diteliti. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara bahasa, otonom adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Dengan menggunakan kajian politik hukum, maka kita dapat mengetahui maksud dan arah tujuan kemana suatu peraturan perundang-undangan hendak dicapai. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Otonomi Daerah, Politik Hukum  Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-07-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/870 10.59582/sh.v16i02.870 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 211-221 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023; 211-221 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/870/539

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/904 2024-03-02T16:55:45Z SH:ART driver

Efektifitas Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi Candra, Dr. Firman Adi korupsi korupsi politik efektifitas pemberantasan korupsi Corruption has many negative impacts on social life. These negative impacts include slowing economic growth, lowering the image of the government, reducing the effectiveness of resource mobilization and allocation, hampering poverty alleviation, and hindering sustainable development and development. Political corruption has an impact on the decline of democracy and damage to the political climate, thereby reducing the ability of democracy to improve the welfare of society. The poorer a country is, the more easily it is damaged by corruption because corruption in poor countries tends to undermine property rights, undermine the rule of law, and disrupt incentives for investment. Korupsi memberikan banyak dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Berbagai dampak negatif ini mencakuplah memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan citra pemerintah, mengurangi efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya, menghambat pengentasan kemiskinan, serta menghambat pembangunan dan pembangunan berkelanjutan. Korupsi politik berdampak pada menurunnya demokrasi dan kerusakan pada iklim politik, sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan demokrasi dalam menyejahterakan masyarakat. Semakin miskin suatu negara, semakin mudah rusak karena korupsi karena korupsi di negara miskin cenderung membuat hak milik tidak dihormati, aturan hukum dianggap enteng, dan insentif untuk investasi menjadi kacau. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2024-01-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/904 10.59582/sh.v17i01.904 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 17 No. 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 142-157 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 142-157 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v17i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/904/712

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/908 2024-03-02T16:55:45Z SH:ART driver

THE Legal Politics of the Constitutional Court Authority in Review the Government Regulations in Lieu of Laws Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yanuar, Muh. Afdal Mahkamah konstitusi Kewenangan Politik hukum This paper aims to describe the legal considerations that underlie the authority of the Constitutional Court on judicial review of government regulations in substitute of law, and legal policy of the authority of the Constitutional Court on judicial review of government regulations in lieu of law.This is based on a situation where the judicial review authority by the Constitutional Court as regulated in the Constitution only contains the review of the law to the Constitution. However, in its dynamics, through the Decision of the Constitutional Court Number 138/PUU-VII/2009, it has expanded the meaning of the ‘law’, to include the government regulations in substitute of law, which some experts view that the government regulations in lieu of law is a ‘law’ in a material sense (wet in materiele zijn). This paper uses normative research. In this paper, it is stated that the decision of the constitutional court to make government regulations in lieu of law as an object that can be reviewed in the Constitutional Court, is an embodiment of the philosophy of judicial activism, which reflects the responsiveness of the Constitutional Court to the legal vacuum of reviewing government regulations in lieu of law, if it is judged to be formally or materially defects by parties who have legal standing over that. The results of the research presented in this paper are, first, the legal considerations so that the Constitutional Court has the authority to review the government regulations in lieu of laws as stated in the Constitutional Court's Decision Number 138/PUU-VII/2009, which abstractly refers to the nature of the content of the government regulations in lieu of laws which is the same as the law. Second, the authority of the Constitutional Court in judicial review, which is also authorized to review the constitutionality of government regulations in lieu of laws, since the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, is a form of transformation of authority that is realized through the legal politics on the authority of the Constitutional Court without going through legislative process in parliament Tulisan ini bertujuan adalah untuk menguraikan terkait pertimbangan hukum yang mendasari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan judicial review atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan politik hukum terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan judicial review atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hal tersebut didasarkan pada sebuah keadaan dimana kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam konstitusi hanya memuat pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, dalam dinamikanya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, telah mengekstensifikasi makna undang-undang, menjadi termasuk di dalamnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupaka undang-undang, yang sebagian Ahli memandang pemerintah undang-undang dalam arti materiel (wet in materiele zijn). Tulisan ini menggunakan penelitian normatif. Di dalam penelitian ini dikemukakan bahwa keputusan mahkamah konstitusi untuk menjadikan Perpu sebagai objek yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi, merupakan perwujudan filosofi judicial activism, yang merefleksikan responsivitas Mahkamah Konstitusi terhadap kekosongan hukum atas pengujian Perpu apabila dinilai cacat formil ataupun materiil oleh pihak yang memiliki legal standing atas itu. Hasil penelitian yang dikemukakan dalam tulisan ini ialah, pertama, pertimbangan hukum yang mendasari sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang telah tertuang di dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, yang secara abstraktif merujuk pada sifat dari materi muatan Perpu yang sama dengan undang-undang. Kedua, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review, yang menjadi juga berwenang menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, merupakan bentuk transformasi kewenangan yang diwujudkan melalui politik hukum atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tanpa melalui proses legislasi di parlemen. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2024-01-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/908 10.59582/sh.v17i01.908 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 17 No. 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 170-184 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 170-184 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v17i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/908/721

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/921 2023-08-12T06:50:10Z SH:ART driver

Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah tanpa Izin Purnama, Wandra Wardiansha Penelitian ini mengevaluasi efektivitas peraturan pertanahan dalam mengatasi pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin. Melalui pendekatan analisis normatif dan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana peraturan pertanahan dapat mencegah dan menangani pelanggaran semacam itu. Temuan mengindikasikan bahwa kesenjangan antara peraturan dan implementasi serta tantangan dalam penegakan mempengaruhi efektivitasnya. Studi ini menyarankan perluasan upaya pencegahan, perbaikan penegakan, dan pendekatan holistik untuk meningkatkan efektivitas peraturan pertanahan. Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Pertanahan, Pelanggaran Tanah Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2021-07-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/921 10.59582/sh.v14i02.921 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 14 No. 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021; 42-48 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021; 42-48 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v14i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/921/562

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/922 2023-08-12T16:40:42Z SH:ART driver

Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat Purnama, Wandra Wardiansha Kemajuan teknologi informasi telah memicu budaya ekonomi baru melalui mata uang kripto. Di Indonesia, perbedaan pandangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan mengenai definisi mata uang kripto telah mempengaruhi pola pengaturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis normatif dalam regulasi mata uang kripto di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelusuri undang-undang dan peraturan yang terkait. Hasil penelitian mengindikasikan perbedaan definisi ini berdampak pada pembuatan kebijakan dan implikasi hukum. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan harmonisasi regulasi dan memberikan landasan untuk solusi menuju pengaturan yang komprehensif. Kata Kunci: Ekonomi, Implikasi Hukum, Mata Uang Kripto, Regulasi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2022-07-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/922 10.59582/sh.v15i02.922 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 96-101 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 96-101 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/922/563

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/923 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata Halipah, Gisni Purnama, Dani Fajar Pratama, Bintang Timur Suryadi, Budi Hidayat, Fauzi Penelitian ini menganalisis "Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata" dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Metode yang digunakan adalah analisis normatif dengan mengacu pada teks hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menyoroti bahwa konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata memiliki dampak signifikan terhadap tanggung jawab ganti rugi dan pemulihan kerugian diluar ranah perjanjian. Kata Kunci: Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Tinjauan Yuridis Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-01-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/923 10.59582/sh.v16i01.923 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 138-143 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 138-143 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/923/564 10.59582/sh.v16i01.923.g564

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/924 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata Utami, Triara Rizki Apriliandi, Gilang Akbar, Fariz Madhani Wandono, Heri Destia, Iska Wina Penelitian ini menganalisis prosedur eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata serta dampak hukum bagi pihak yang tidak patuh. Metode Yuridis Normatif digunakan untuk mengkaji regulasi dan praktik. Temuan utama adalah eksekusi sebagai tindakan paksa untuk mematuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penolakan pihak yang kalah dapat mengakibatkan sita eksekusi dan lelang aset. Implikasi bagi pihak penggugat adalah kepastian hukum terhambat dan kerugian materil serta imateril. Studi ini menggambarkan kompleksitas eksekusi dalam konteks perdata dan akibatnya terhadap kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Kata Kunci: Eksekusi, Putusan, Implikasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-01-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/924 10.59582/sh.v16i01.924 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 144-151 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 144-151 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/924/565 10.59582/sh.v16i01.924.g565

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/925 2023-08-31T06:32:14Z SH:ART driver

Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Digital dalam NFT dan Metaverse Darmawan, Randi Ranny, Try Setiawan, Fx. Aris Febri Febbyanti, Linda Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya seni digital dalam NFT dan metaverse dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam hak kekayaan intelektual karya seni digital. Perlindungan hukum yang memanfaatkan teknologi blockchain dapat mengurangi risiko pemalsuan dan memperkuat hak cipta. Lisensi terbuka memberikan fleksibilitas bagi pencipta, meningkatkan kolaborasi dalam industri seni digital. Temuan ini menyajikan pemikiran baru dan rekomendasi penanganan mengenai aspek hukum yang berhubungan dengan seni digital. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang tepat mendukung pencipta dan mempertahankan integritas hak cipta di era NFT dan metaverse. Kata Kunci: Karya Seni Digital, NFT dan Metaverse, Perlindungan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-01-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/925 10.59582/sh.v16i01.925 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 16 No. 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 152-157 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023; 152-157 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v16i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/925/566 10.59582/sh.v16i01.925.g566

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/948 2023-08-28T15:20:58Z SH:ART driver

Dinamika Korupsi dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial Halipah, Gisni Tirta, Aji Manggala Juniasyah, Muhammad Rizky Surya, Muhamad Naza Airlangga, Airlangga Sepiyan, Deni Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika korupsi di Indonesia, mengeksplorasi upaya hukum dan sosial yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji perubahan dalam pendekatan hukum terhadap tindak korupsi. Hasilnya menggambarkan bahwa korupsi telah menyebar di berbagai sektor masyarakat dan menjadi ancaman serius. Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya penanggulangan terhadap korupsi harus melibatkan pendekatan hukum yang lebih tegas, seperti vonis penjara yang lebih berat. Pendidikan anti korupsi dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menanggulangi praktik korupsi di Indonesia. Diperlukan juga langkah-langkah komprehensif yang menggabungkan aspek hukum dan sosial untuk memerangi korupsi secara efektif. Upaya ini harus melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan memperkuat kerjasama antar lembaga serta penerapan hukum yang adil dan konsisten. Kata Kunci: Dinamika Korupsi, Hukum dan Sosial, Upaya Penanggulangan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2022-07-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/948 10.59582/sh.v15i02.948 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 15 No. 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 102-108 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022; 102-108 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v15i02 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/948/589

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/1018 2024-03-02T16:55:45Z SH:ART driver

Dispute settlement in the Semarang State Administrative Court through the application of e-court Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Melalui Penerapan E-Court Muhammad, Irham Ghani Dwi Kurniawan, Itok E-Court, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang This legal research aims to determine the application of E-Court in dispute resolution in the Semarang state administrative court and to find out what obstacles are encountered in the application of E-Court both in court in general and in the Semarang state administrative court. This research belongs to the type of empirical legal research that aims to analyze the law which is seen as patterned community behavior in people's lives who always interact and relate to social aspects. Where in this study is used to analyze the process of implementing E-Court in dispute resolution at the Semarang State Administrative Court. According According to this research, it is known that the Semarang State Administrative Court has provided E-Court services fully effectively starting from registration, litigation, to reading the verdict. The implementation of E-Court in the Semarang state administrative court has a very significant impact on the court process, which includes encouraging high mobility and increasing the productivity level of case handling so that it can realize the realization of an effective and efficient court based on the principles of simple, fast, and low-cost justice. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan E-Court dalam penyelesaian sengketa di pengadilan tata usaha negara Semarang serta mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan E-Court baik di pengadilan secara umum maupun di pengadilan tata usaha negara Semarang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dimana dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis proses penerapan E-Court dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Pengadilan tata usaha negara Semarang telah menyediakan layanan E-Court sepenuhnya secara efektif dimulai dari pendaftaran, litigasi, hingga pembacaan putusan. Implementasi E-Court di pengadilan tata usaha negara Semarang memberikan dampak yang sangat signifikan dalam proses pengadilan yang diantaranya mendorong mobilitas tinggi dan meningkatkan tingkat produktivitas penanganan perkara sehingga dapat mewujudkan perwujudan dari pengadilan yang efektif dan efisien berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-12-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1018 10.59582/sh.v17i01.1018 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 17 No. 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 64-71 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 64-71 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v17i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1018/675

oai:ojs.journal.uniba.ac.id:article/1029 2024-03-02T16:55:45Z SH:ART driver

Reconstruction of Administrative Fine on Population Administration in Regional Regulation Khaerudin, Ariy Suharno, Suharno disharmony, administrative, registration, population, sanction Law Number 24 of 2013 Concerning Amendment to Law Number 23 of 2006 on Population Administration provides a burden based on “Active Stelsel” registration principle. This means that the registrar who must proactively record residence document. However, population registration dealing with the provision of administrative fines to residents who are late in registering their population documents. Inconsistency between principle and the norm raises a number of issues in their implications, especially on the regulation of fines as administrative sanctions. Disharmony between principles and norms in the administrative fine of population still regulated in the regional regulations and cause problems in its application both for local government and the population. This research aims to reconstruct regional regulation on administrative fine that should be determined for legal certainty.Based on the principles in the formulation of legislation by synchronizing and harmonizing to achieve orderly system. By Law Number 12 of 2011 Concerning the Drafting of Legislation regulates that the provisions of the higher Law should be guided by the lower regulations. Therefore, a local regulation should not conflict with higher regulations. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 2023-12-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1029 10.59582/sh.v17i01.1029 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol. 17 No. 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 103-108 JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM; Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024; 103-108 2549-5275 1693-0819 10.59582/sh.v17i01 ind https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1029/691 94136f56c934adc20ce97395f5509bee