Efektivitas Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus Bapenda Kabulaten Asahan)

Abstrak

Pajak merupakan pemasukan terbesar dibandingkan sektor lainnya. Pajak merupakan iuran kepada negara yang tertuang oleh para wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali berguna untuk pembiayaan berbagai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Begitu juga dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam undang-undang No. 28 tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 1 tahun 2022. Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi pemerintah daerah yang cukup berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Apabila pemungutan PBB-P2 meningkat, maka akan terjadi peningkatan pendapatan daerah sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut. Pemerintah daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang PBB-P2. Hal tersebut akan mendorong pemerintah dearah untuk lebih menggali potensi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 di daerahnya.