Perlindungan Hak Asasi Manusia Versus Keamanan Negara: Analisis Tindakan Represif Aparat dalam menangani Demonstrasi Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR (25-31 Agustus 2025)
DOI:
https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1404Kata Kunci:
Repressive state violence, Human rights, State securityAbstrak
The demonstrations against the proposed DPR housing allowance increase from August 25-31, 2025, exposed profound tensions between human rights protection and state security in Indonesia, culminating in the tragic death of 21-year-old online motorcycle taxi driver Affan Kurniawan, crushed by a Brimob tactical vehicle despite not actively participating. This socio-legal study analyzes repressive police actions—including excessive force, mass arrests (3,337-4,453 individuals), physical violence (744 cases), and 10 fatalities—against normative frameworks like UUD 1945 Article 28E(3), Law No. 39/1999 on Human Rights, and Perkap No. 7/2012, revealing stark gaps between legal ideals (das sollen) and field realities (das sein). Drawing on secondary data from Komnas HAM, YLBHI, KontraS, and media reports, the research maps institutional responses, documents systematic HAM violations, and critiques accountability mechanisms' failures, such as limited sanctions on low-level officers. While protests prompted DPR allowance revocation and labor task forces, entrenched impunity and militaristic policing underscore democratic erosion. Policy recommendations urge specialized HAM courts, independent investigations, and reparations to balance public security with non-derogable rights, preventing normalized brutality.
Referensi
Amnesty International Indonesia. “Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Situasi HAM Mengalami Erosi Terparah,” 2025.
Antara News. “Politik Kemarin, Sahroni Dinonaktifkan Hingga Tunjangan DPR Dihapus,” 2025.
BBC News Indonesia. “Demo ‘25 Agustus’ Tolak Tunjangan Anggota DPR Ricuh.” BBC News Indonesia, 2025.
CNN Indonesia and BBC. “Kesaksian Penggunaan Peluru Karet Pada Tubuh Bagian Atas,” 2025.
Hukumonline. “5 Anggota DPR Dinonaktifkan, Dari Eko Patrio Sampai Adies Kadir,” 2025.
———. “Kajian Penerapan Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan,” 2024.
Jambiupdate.co. “Sosok Affan Kurniawan Tewas Dilindas Barracuda Brimob, Tulang Punggung Keluarga,” 2025.
Katadata and YLBHI. “1.042 Orang Dilarikan Ke Rumah Sakit Karena Kekerasan Aparat,” 2025.
Katadata Databoks. “10 Orang Meninggal Dalam Unjuk Rasa Akhir Agustus 2025,” 2025.
KBR.id. “Dampak Pidato Presiden Yang Sebut Makar Dan Terorisme Dalam Aksi Demonstrasi,” 2025.
Komnas HAM. “Non-Derogable Rights Dalam ICCPR Dan Komnas HAM,” 2024.
Komnas HAM and Jaringan Advokasi HAM. “33 Dugaan Penghilangan Paksa Jangka Pendek,” 2025.
Kompas.com. “Kompol Cosmas Menangis, Usai Diberhentikan Tak Hormat Dalam Kasus Rantis,” 2025.
———. “Presiden Prabowo Subianto Bertemu Dengan 16 Ormas Islam, Apa Yang Dibahas?,” 2025.
Lamintang, P A F. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
LBH. “Praktik Pembebasan Setelah Tanda Tangan Pernyataan,” 2025.
LBH and Media Lokal. “Laporan Lapangan Tentang Dampak Gas Air Mata Ke Permukiman,” 2025.
Media Indonesia. “Kompol Cosmas K Gae Menangis Seusai Dipecat, Minta Maaf Ke Keluarga Affan Kurniawan,” 2025.
Metro TV News. “12 Saksi Diperiksa Terkait Proses Pidana Kompol Cosmas Dan Bripka Rohmat,” 2025.
———. “Driver Ojol Meninggal Ditabrak Barracuda Dimakamkan Di TPU Karet Bivak,” 2025.
———. “Kapolri Minta Maaf Dan Peluk Keluarga Affan, Ojol Yang Tewas Terlindas Rantis,” 2025.
Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Pemerintah Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Pasal 28E Ayat (3),” 1945.
———. “UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum,” 1998.
Pemerintah Indonesia and PBB. “UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Komentar Umum Kovenan ICCPR,” 1999.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). “Presiden Harus Evaluasi Aparat, Bukan Salahkan Rakyat,” 2025.
Respublica. “Laporan Implementasi UU 9/1998 Dalam Penanganan Demonstrasi,” 2024.
Sekretariat Kabinet RI. “Presiden Prabowo Dengarkan Aspirasi Tokoh Lintas Agama Dan Tegaskan Komitmen Perjuangkan RUU Perampasan Aset,” 2025.
Sekretariat Negara RI. “Presiden Prabowo: Aspirasi Damai Dihormati, Tindakan Anarki Akan Ditindak Tegas,” 2025.
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 2013.
Tempo.co. “Setahun Pemerintahan Prabowo, 5.538 Orang Jadi Korban Represif Aparat Saat Demonstrasi.” Tempo.Co, 2025.
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum,” 1998.
Wikipedia and Media Nasional. “Penggunaan Gas Air Mata Dan Water Cannon Di DPR, Sudirman, Surabaya, Makassar,” 2025.
Wikipedia kontributor. “Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Indonesia Agustus--September 2025,” 2025.
YLBHI and Komnas HAM. “Data 3.337–4.453 Orang Ditangkap Di 20 Kota,” 2025.
YLBHI and KontraS. “Kompilasi Laporan Lapangan Tentang Pemukulan Dan Peluru Karet,” 2025.
PANDUAN PENULISAN JURNAL 
TUTORIAL REGISTRASI DAN SUBMIT JURNAL 
