Analisis Hukum Bisnis terhadap Strategi Pengembangan Penanaman Modal di Era Otonomi Daerah: Kepastian Hukum, Kelembagaan, dan Sinergi Pusat–Daerah

Penulis

  • Muhammad Raihan Rawadi Fakultas Hukum Universitas Pertiba
  • Baharudin Baharudin Fakultas Hukum Universitas Pertiba

DOI:

https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1414

Kata Kunci:

Investment, Regional Autonomy, Legal Certainty, Authority Synergy

Abstrak

This study examines investment development within regional autonomy, emphasizing the importance of legal certainty, institutional governance, and coordinated interaction between central and local governments. The research aims to analyze regional strategies for strengthening the investment climate and to identify forms of legal certainty and authority synergy that influence regional investment performance. Using a normative juridical method, the study reviews relevant legislation and secondary sources. The findings show that regulatory harmonization, streamlined licensing, consistent spatial planning, and stable policies serve as key determinants in enhancing regional investment growth.

Referensi

Anis Retno Triana, Annisa Amelia Putri, Kamala Mar’atussholikhah, Verga Syaharani Sukma, Firdaus Firdaus, and Muhammad Fajar Hidayat. ‘Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor’. Politika Progresif?: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora 1, no. 3 (2024): 246–62. https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551.

Arista, Windi. UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEMERINTAH DENGAN INVESTOR DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. 18, no. 1 (1979).

Aulia, Afifah Ismi, Yuladul Fitriah, and Rini Puji Astuti. Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Bank Sentral, Pemerintah, Dan Perbankan Dalam Stabilitas Keuangan Indonesia. n.d.

Bhakti, Teguh Satya. Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang- Undang. 2025.

Cetta Rasendriya, Annisa Bulan Kenanga. Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Bali Tahun 2019–2023. Zenodo, 17 June 2025. https://doi.org/10.5281/ZENODO.15683326.

Halimah, Ulfa Nur, and Erlin Kurniati. SINERGI PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN. 2, no. 2 (2025).

Jannah, Miftakhul, and Erlin Kurniati. ‘ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI UPAYA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG’. Jurnal Ilmu Ekonomi 4, no. 1 (2025): 231–51. https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.220.

Kosasih, Alin, and I Ketut Astawa. ‘Manipulasi Keuangan Emiten dalam Pasar Modal: Analisis Yuridis terhadap Regulasi dan Stabilitas Investasi’. Jurnal Penelitian Inovatif 5, no. 1 (2025): 747–54. https://doi.org/10.54082/jupin.1031.

Mairiza, Diany, and Nurintan Muliani Harahap. ANALISIS PILIHAN INVESTASI MASYARAKAT: BERKURANGNYA MINAT TERHADAP BANK SYARIAH DI TENGAH MENINGKATNYA POPULARITAS PASAR MODAL. 03, no. 02 (2024).

Margaretha, Viona. REFORMASI REGULASI UNTUK MEMPERMUDA PROSES BERUSAHA DI INDONESIA. 2025.

Nisrina, Ghina, and Widya Oktavia. Tata Ruang dan Perizinan Lokasi: Keterkaitan NIB dalam Konteks OSS dan Perda No 5 Tahun 2021 Kota Semarang. Zenodo, 24 June 2024. https://doi.org/10.5281/ZENODO.12522671.

Oba, Petrus F N, Jhonatan J Kase, Putri J I Djoh, Maria S Wuga, and A M Sanda. Prinsip Good Governance dalam Penyusunan Peraturan Daerah. 01, no. 04 (2025).

Pitaloka, Maria, and Niswatun Hasanah. ‘Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri’. Journal of Economics Development Research 1, no. 3 (2025): 113–21. https://doi.org/10.71094/joeder.v1i3.147.

Prihana, Ednawan, and Diani Indah. KEBIJAKAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMEDANG. 1, no. 4 (2025).

Purba, Tumpal Martua H. Tantangan dalam Regulasi Hukum Investasi di Indonesia untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. n.d.

Rahman, Erval Ade. ‘ANALISIS KOMPREHENSIF PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DALAM BISNIS DI INDONESIA’. Res Nullius Law Journal 7, no. 1 (2025): 48–62. https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i1.15260.

Ridwan, Muhammad Latif, Farid Fadli Ramadan, Khoirul Mubarok, Fahrul Hidayat, and Khafif Ainul Khakim. DAMPAK KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH: STUDI KASUS DI KOTA SALATIGA. 2025.

Rini, Wafia Silvi Dhesinta, and Andi Muhammad Resky Kalo. ‘Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah’. INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 4, no. 2 (2023): 138. https://doi.org/10.19184/idj.v4i2.44144.

Riyanto, Ontran Sumantri, Said Munawar, and Yakkum Yogyakarta. Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang- Undang Cipta Kerja. n.d.

Saputra, Erwin Aditya. Strategi Peningkatan Investasi Melalui Analisis Sektor Unggulan Strategies for Increasing Investment through Analysis of Leading Sectors. 19, no. 2 (2023).

Saputra, Renaldi. Peran Dan Fungsi Serikat Pekerja Dalam Melindungi Tenaga Kerja Diperusahaan. 2025.

Setlight, Mercy Maria Magdalena. Analisis Hukum Pengaturan Izin Usaha Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia. n.d.

Sudira, I Wayan, Hasannudin Hidayat, and M Ali Fauzi. ANALISIS RELEVANSI TEORI RICHARD POSNER DALAM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA KONTRAK BISNIS DI SEKTOR KEUANGAN. n.d.

Suhardiman, Cecep, and Gunawan Widjaja. IMPLIKASI EKONOMI PERPANJANGAN HGU DAN HGB BAGI INVESTASI JANGKA PANJANG: STUDI LITERATUR TENTANG LEGALITAS DAN KEAMANAN BERUSAHA DI INDONESIA. n.d.

Suriadi, Hari. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi. 1, no. 1 (2025).

##submission.downloads##

Diterbitkan

2025-12-11

Cara Mengutip

Rawadi, M. R., & Baharudin, B. (2025). Analisis Hukum Bisnis terhadap Strategi Pengembangan Penanaman Modal di Era Otonomi Daerah: Kepastian Hukum, Kelembagaan, dan Sinergi Pusat–Daerah. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 19(01), 167–177. https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1414