Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel.
DOI:
https://doi.org/10.59582/sh.v19i02.1550Kata Kunci:
Credit Agreement, Unsecured Credit, Legal Protection, Concurrent Creditors.Abstrak
This research is motivated by the legal risks of providing unsecured credit, which impact the uncertainty of fulfilling creditors' rights. The purpose of this study is to analyze the legal force of unsecured credit agreements under Decision Number 238/PDT/2018/PT.DKI, the forms of legal protection for creditors in the event of default, and the implications of the lack of material collateral on the creditor's position. The research method used is normative juridical with a statute approach and a case approach. The results show that unsecured credit agreements remain legally binding on the parties under Articles 1320 and 1338 of the Civil Code (pacta sunt servanda). Decision Number 238/PDT/2018/PT.DKI confirms that the lack of material collateral does not eliminate the debtor's obligation to repay the debt. However, in practice, the creditor loses preferential rights and remains only a concurrent creditor. Legal protection for creditors in this case is limited to general collateral as stipulated in Article 1131 of the Civil Code, which requires creditors to share proportionally with other creditors all of the debtor's assets. The conclusion of this study is that although the agreement remains valid, the absence of specific collateral significantly weakens the creditor's bargaining position and legal certainty in obtaining repayment of receivables in the event of default.
Referensi
Badrulzaman, Mariam Darus. KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni, 1996.
Fitriana, Dian, dan Aliya Sandra Dewi. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.” Jurnal Hukum 1, no. 2 (2023).
Hafidah, Noor. “Sekilas tentang Risiko dan Penyelesaian Hukum terhadap Kredit Macet.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 9, no. 19 (2002): 81–90. https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss19.art6.
Hemoko, A. Yudha. “Kaitan Antara Itikad Baik, Asas Kebebasan Berkontrak, dan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian.” Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1992.
Imron, Ahmad, Alam Arcy Ashari, Didin Wahyudin, Fajar Fahrudin, Rizki Gustiawan, Hasuri, Ilham Agung Pratama, dan Ninva Eleazar Lumi. “Tinjauan Hukum tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Hak Tanggungan.” Jurnal Hukum 1, no. 1 (2024).
Lubis, Nazwa Febrianti, dan Fauziah. “Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur pada Pembiayaan Berbasis Peer to Peer Lending Syariah Perspektif POJK No. 22 Tahun 2023.” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 2 (2022): 102–16.
Maharani, Ni Made Siska. “Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Koperasi Simpan Pinjam Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.” Jurnal Hukum 15, no. 25 (2025).
Pangandaheng, Sallya Abigail, Mercy M. M. Setlight, dan Edwin N. Tinangon. “Penyelesaian Sengketa Kreditur atas Wanprestasi Debitur Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada Lembaga Keuangan Bank.” Jurnal Hukum 6, no. 0 (2025): 167–86.
Putri, Dwidya Bintari. “Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Hukum 3, no. 1 (2019).
Rahmawati, Widya, Kristi W. Simanjuntak, dan A. Sakti R. S. Rakia. “Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G.S/2018/PN SON).” Jurnal Hukum 6, no. 2 (2025): 184–96.
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
Rochmawati, dan Anggun Nila Kusuma Wardani. “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.” Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 1–9.
Siswandi, Lambang. “Kreditur dan Debitur dengan Hak Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.” Jurnal Hukum 15 (2019): 87–94.
Subhan, Hadi. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana, 2009.
Sutarno. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Bandung: Alfabeta, 2003.
Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Wahyuni, Husnia Hilmi, dan Purwanto Purwanto. “Analisis Hukum terhadap Jaminan Kredit dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet.” Binamulia Hukum 13, no. 2 (2024): 297–311. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.954.
Wijaya, Lyra. “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 KUHPerdata (Studi Kasus di PT BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan).” Jurnal IKAMAKUM 4, no. 2 (2024): 156–68.
PANDUAN PENULISAN JURNAL 
TUTORIAL REGISTRASI DAN SUBMIT JURNAL 
