Penyelesaian Sengketa Sertipikat Elektronik Akibat Kesalahan Data Digital Melalui Mekanisme Administratif
DOI:
https://doi.org/10.59582/sh.v19i02.1597Kata Kunci:
Dispute Resolution, Electronic Certificates, Digital Data Errors, AdministrativeAbstrak
The purpose of this study is to analyze the resolving electronic certificate disputes due to digital data errors through administrative channels. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of laws and regulations, legal literature, and other legal materials related to land administration and administrative dispute resolution. The results of the study indicate that the policy for issuing electronic land certificates based on positive law in Indonesia is regulated by Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the RI Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The stages of the procedure for issuing electronic land certificates include: application submission, document verification, measurement and mapping, certificate issuance, storage and management of electronic certificates. The resolution of disputes arising from digital data errors in Electronic Certificates in principle prioritizes administrative correction mechanisms by authorized officials before resorting to litigation. This aligns with the provisions of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities, which places electronic data in the Ministry's Database as a legitimate and authentic data source. Electronic documents issued through the Electronic System contain valid rights holder, physical, and legal data, and all of this data is stored in the electronic database of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency.
Referensi
Adi Rianto, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2015.
Elora Devi, Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik, CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humanio, Volume 2, Issue 3, Tahun 2024), https://doi.org/ 10.5281/zenodo.13834686.
Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2007.
Habibi Sy. Arifin, dkk, “Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan Sertipikat Elektronik di Indonesia”, Lio Law Jurnal, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2025, DOI: https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 2002.
Salatun Novalin, dkk, “Kedudukan Sertipikat Elektronik Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah”, Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2025.
Santosa Irwan and Purwaningsih Endang, “Analisis Pelaksanaan Transformasi Digital Sertipikat Tanah Di Era 4.0,” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Volume 9, Nomor 1 Tahun 2022.
Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Jakarta, 1960.
----------, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta, 2008.
----------, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jakarta, 2016.
----------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jakarta, 1997.
----------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, Jakarta, 2021.
----------, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, Jakarta, 2021.
----------, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, Jakarta, 2021.
----------, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Jakarta, 2018.
Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.
Sukmana Satria Utama Teja dan Baidhowi, Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum serta Aspek Sosial di Kabupaten Semarang . Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2025, https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3290.
Syuryani dan Ardian Yozi, “Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Untuk Tertib Administrasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman”, Pagarayung Law Journal, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2023.
Tamba Perdinan, dkk, Implementassi Sertipikat Tanah Elektronik Telah Diterapkan Di Kota Bandung, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, Volume 8 Nomor 2, Tahun 2025, DOI: 10.24198/responsive.v8i2.62260
Tetama Androvaga Renandra, “Political Law of Electronic Land Registration Post the Job Creation Act,” Tunas Agraria, Volume 6, Nomor 1 Tahun 2023, https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.201.
Widiyantoro Susilo, dkk, “Tantangan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kota dan Kabupaten Magelang”, PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, Volume 10 Nomor 2, Tahun 2022, DOI: https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7452.
PANDUAN PENULISAN JURNAL 
TUTORIAL REGISTRASI DAN SUBMIT JURNAL 
