Efektifitas Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi
DOI:
https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.904Kata Kunci:
korupsi, korupsi politik, efektifitas pemberantasan korupsiAbstrak
Korupsi memberikan banyak dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Berbagai dampak negatif ini mencakuplah memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan citra pemerintah, mengurangi efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya, menghambat pengentasan kemiskinan, serta menghambat pembangunan dan pembangunan berkelanjutan. Korupsi politik berdampak pada menurunnya demokrasi dan kerusakan pada iklim politik, sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan demokrasi dalam menyejahterakan masyarakat. Semakin miskin suatu negara, semakin mudah rusak karena korupsi karena korupsi di negara miskin cenderung membuat hak milik tidak dihormati, aturan hukum dianggap enteng, dan insentif untuk investasi menjadi kacau.
Referensi
BUKU
Alatas, Syed Hussein. Sosiologi Korupsi. Jakarta: LP3ES, 1986
Alatas, Syed Hussein. The Problem of Corruption. Singapore: Times Book International, 1986
Alfitra. Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014
Alkostar, A. Korupsi Politik di Negara Modern. Jakarta: FH UII Press, 2008
Anders, G. Corruption and the Secret of Law: A Legal Anthropological Perspective. Berlin: Routledge, 2017
Atmasasmita, R. Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2017
Atmasasmita, R. Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi. Jakarta: Gramedia, 2016
Atmasasmita, R., Meliala, A.S., Takariwan, A. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum. Jakarta: Mandar Maju, 2001
Azra, A. Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi. Jakarta: Kompas, 2002
Black, H.C. Black’s Law Dictionary. St Paul: West Publishing, 1990
BPHN, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2015
Caiden, Gerarld E. Administrative Reform Comes of Age. New York: Walter de Gruyter, 1991
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
Fatimah, D., Sukribo, M. DPR Uncensored: Apa Boleh Buat, ini Cerita-Cerita Tak Terhormat tentang Anggota-Anggota Dewan yang Terhormat. Bandung: Mizan, 2008
Hamzah, A. Hukum Pidana Ekonomi. Jakarta: Erlangga, 1977
Hamzah, A. Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
Hamzah, A. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2007
Hamzah, A. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983
Hamzah, A., Rahayu, S. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993
Harefa, B. Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak. Jakarta: Deepublish, 2016
Hartanti, E. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
Hendardi, B.K.H. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jakarta: Jaringan Informasi Masyarakat, 1992
Hoefnagels, G.P, The Other Side of Criminology, Amsterdam: Kluewer Deveter, 1976
Ibrahim, J. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006
Indonesian Corruption Watch (ICW). Laporan Akhir Tahun 2016. Jakarta: ICW
Indrayana, D. Jangan Bunuh KPK. Jakarta: Adamssein, 2017
Indrayana, D. Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor. Jakarta: Kompas, 2008
Isra, S. Kekuasaan dan Perilaku Korupsi: Catatan Hukum. Jakarta: Kompas, 2009
Jahja, J.S. Say No To Korupsi. Jakarta: Visi Media, 2012
Klitgaard, R. Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998
Klitgaard, R. Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002
KPK. Memahami untuk Membasmi. Jakarta: KPK, 2006
Lesmana, T. Dari Soekarno sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik para Penguasa. Jakarta: Gramedia, 2009
Mahfud MD. Konsitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Press, 2009
Marantelli, S., Tikotin, C. The Australian Legal Dictionary. Canberra, 1985
Natsir, N.F. The Next Civilization. Jakarta: Media Maxima, 2012
Pamungkas, S.B. Ganti Rezim Ganti Sistem: Pergulatan Menguasai Nusantara. Jakarta: El Bisma, 2014
Pope, J. Strategi Memberantas Korupsi. Jakarta: Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2007
Rais, A. Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia. Yogyakarta: PPSK Press, 2008
Ranuhandoko, I.P.M. Terminologi Hukum Inggris – Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
Sarjadi, S., Rinakit, S. The Syndicate Speaks Out. Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2007
Setiyaji, A. Mereka Menuduh Saya. Jakarta: Galangpress, 2010
Sudjana, E. Republik Tanpa KPK: Koruptor Harus Mati. Jakarta: JP Books, 2008
Sutiyoso, B. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2006
Thoha, Z.A. 2004. Memperkuat I’tikad Membudayakan Taubat. Dalam Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama. Yogyakarta: Kutub
Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana 1988/1989 – 1989/1990. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1991
Tim Viva Justicia. Undang-Undang KPK. Yogyakarta: Genesis Learning, 2016
Utrech, E. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II. Surabaya: Pustaka Tinta, 1986
Widjojanto, B., Gismar, A.M., Syarif, L.M. Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Jakarta: Mizan, 2010
Wijayanto, et al. Korupsi Mengorupsi Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2010
World Economic Forum. Global Risk Report 2017. Geneva: World Economic Forum, 2017
Yusra. Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum. Jakarta: Deepublish, 2017
Zauhar, Soesilo. Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategi. Jakarta: Bina Aksara, 1996
DISERTASI
Danil, E. Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Disertasi. Universitas Indonesia, 2001.
Hamzah, A. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Sarana Pembangunan. Disertasi. Universitas Hassanuddin, 1983.
Poprawe, Marie L. Four Essays on the Economics of Crime. Diss. ETH-Zürich, 2014
INTERNET
Aziz, A. Penegakan Hukum Persepsi Publik versus Kenyataan. Tirto, 14 September 2016. https://tirto.id/penegakan-hukum-persepsi-publik-vs-kenyataan-bKxs (terakhir diakses 13 September 2017, pukul 3.23 WIB).
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online). 2016, http://kbbi.web.id/berantas (terakhir diakses 2 Desember 2015, pukul 0.22 WIB).
Ballonoff, J. Is Your Organization Ready for Increased Anti-Corruption Scrutiny in the UAE? 22 Mei 2015.
Ditjen PP Kemenkumham. Pembahasan RUndang-Undang tentang Pencabutan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang KPK. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pembahasan-rUndang-Undang/75-kegiatan-pembahasan-rUndang-Undang-di-dpr/522-pembahasan-rUndang-Undang-ttg-pencabutan-perppu-nomor-4-tahun-2009-tentang-perubahan-Undang-Undang-kpk.html (terakhir diakses 10 Januari 2016, pukul 13.58 WIB)
KPK. Undang-Undang Pendukung. http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung (terakhir diakses 10 Januari 2016, pukul 13.17 WIB)
Republika. BW: Penegakan Hukum di Indonesia Mengkhawatirkan. Republika, 9 Desember 2017. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/09/p0p9t5428-bw-penegakan-hukum-di-indonesia-mengkhawatirkan (Terakhir diakses 12 Desember 2017, pukul 15.24 WIB).
Transparency International. Georgia Ranks 50th among 175 countries in the 2014 Corruption Perceptions Index. http://www.transparency.ge/en/node/4846 (terakhir diakses 12 Januari 2016, pukul 17.19 WIB)
Wikipedia, Anti Corruption Agency. https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-corruption_agency (Terakhir diakses 12 Januari 2016, pukul 11.31 WIB)
Wikipedia. Legality of Cannabis by Country. https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_country (terakhir diakses 12 Januari 2016, pukul 11.39 WIB)
Wikipedia. List of Countries by Population (United Nations). https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_(United_Nations) (terakhir diakses 12 Januari 2016, pukul 14.17 WIB)
JURNAL
Anderson, B. "Corruption and economic development: a puzzling relationship." International Journal of Innovation and Knowledge Management in Middle East & North Africa, Vol. 2 No. 2, pp. 185-196 (2012)
Anderson, Christopher J., and Yuliya V. Tverdova. "Corruption, political allegiances, and attitudes toward government in contemporary democracies."American Journal of Political Science 47.1 (2003): 91-109; Babos, Pavel. "Corruption Experience, Perception and Anti-Corruption Trust: Different Effects in Various Post-Communist States 10." Romanian Journal of Political Science 15.1 (2015): 107.
Bouchet, Michel, and Bertrand Groslambert. "An empirical study of the relationships between corruption, capital leakages and country risk."Cuadernos de Diffusion 11 (2006): N0
Bougatef, Khemaies. "The impact of corruption on the soundness of Islamic banks." Borsa Istanbul Review 15.4 (2015): 283-295
Boylan, Richard T., and Cheryl X. Long. "Measuring public corruption in the American states: A survey of state house reporters." State Politics & Policy Quarterly 3.4 (2003): 420-438.
Jain, Arvind K. "Corruption: A review." Journal of economic surveys 15.1 (2001): 71-121, hal. 74
Koudelková, Petra, and Valery Senichev. "Mix Research Approach towards Corruption–Experts’ Perception: Challenges and Limitations." Procedia-Social and Behavioral Sciences 175 (2015): 39-47
Kunieda, Takuma, Keisuke Okada, and Akihisa Shibata. "Corruption, Globalization, and Economic Growth: Theory and Evidence." MPRA Paper No. 35355, (2011)
Sahli, Ikram, and Jaleleddine Ben Rejeb. "The Environmental Kuznets Curve and Corruption in the Mena Region." Procedia-Social and Behavioral Sciences 195 (2015): 1648-1657
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Criminal Justice Act, 1948
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
Perppu No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Perpu No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUndang-Undang-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006
TAP MPR No VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.
UN Convention against Transnational Organized Crime
Undang-Undang No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang 15 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UN Convention against Corruption 2003
PUBLIKASI LAINNYA
Transparansi Internasional, 1995 TI Corruption Index
Transparansi Internasional, 1996 TI Corruption Index
Transparansi Internasional, 1997 TI Corruption Index
Transparansi Internasional, 2003 TI Corruption Index
Transparansi Internasional, 2011 TI Corruption Index
Transparansi Internasional, 2014 TI Corruption Index
Weidman, John C. "Quantifying the relationship between corruption in education and economic development in the Eastern Europe and Eurasia region: A feasibility study." Social Transition (ST) team in the United States Agency for International Development’s Bureau for Europe & Asia, Office of Democracy, Governance and Social Transition (E&E/DGST) for the Supporting Outreach, Communication, Interdisciplinary Analysis, and Legacies (SOCIAL) project. Washington, DC: USAID (2007)











